Indonesia kaya akan cagar budaya bawah laut seperti shipwreck dan benda muatan kapal tenggelam (BMKT). Namun saat ini, dalam pengelolaannya pemerintah mengalami sedikit terkendala.
Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nurul Istiqomah mengatakan kendala yang dialami pemerintah dalam pengelolaan shipwreck dan BMKT adalah biaya pengangkatan kapal yang memakan jumlah besar.
Oleh karena itu, Kemenko Kemaritiman dan Investasi akan melakukan kerjasama instansi lainnya untuk mengangkat BMKT dan shipwreck yang tersebar di sejumlah titik di Indonesia.
"Ke depan kolaborasi dana dari Kemendikbud, KKP, TNI dan Polisi Air. Mungkin kita bisa kolaborasi dana dan di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi kita bisa melakukan pembagian tugas. Kita tidak akan membiarkan pencurian BMKT dan kita berusaha melindunginya," ungkap Nurul di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (8/11).
Nurul menambahkan sebanyak 22 provinsi telah memiliki Perda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang di dalamnya terdapat peta alokasi ruang. Dalam peta alokasi ruang terdapat kawasan konservasi maritim yang fungsinya untuk melindungi shipwreck dan BMKT.
"Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antarkementerian dan juga dengan daerah bersama-sama melindungi dan mungkin juga melakukan survei dan pengangkatan BMKT," tandasnya.
Nurul Istiqomah sebelumnya menyebutkan, underwater heritage atau BMKT yang ada di Indonesia akan bekerjasama dengan pihak asing dalam pengelolaan museum internasional cagar alam bawah laut dan juga shipwreck.
"Museum itu nantikan juga akan dikoordinasikan dengan UNESCO dimana nanti isinya replika dari semua BMKT negara lainnya. Cerita dari replika-replika itu seperti misalnya sejarahnya atau ternyata ada shipwreck yang sama bisa jadi ada cerita yang berseri atau connecting dots. Jadi, informasi itu bisa lengkap lebih menarik tentunya," ungkap Nurul.
