Berita

Indonesia-Japan Consular Consultation yang ke-5 di Surabaya/Istimewa

Dunia

Visa Suaka Kerap Disalahgunakan, Indonesia Dan Jepang Gelar Konsultasi Konsuler

JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 12:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jumlah pemohon visa suaka dari Indonesia ke Jepang cenderung naik dari tahun ke tahun. Bahkan, banyak yang menggunakan visa suaka ini untuk mencari kerja. Padahal, WNI yang menggunakan visa suaka ini akan mendapat perlakuan yang kurang adil dari perusahaan Jepang.

Persoalan visa suaka ini menjadi salah satu bahasan utama dalam Indonesia-Japan Consular Consultation yang ke-5 di Surabaya, Kamis (7/11) dan Jumat (8/11).

Karena, peningkatan arus manusia antara Jepang dan Indonesia tidak hanya meningkatkan peluang di antara kedua negara. Namun juga memberi tantangan, khususnya mengenai persoalan visa suaka.


Menurut Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri, Prasetyo Hadi, tingginya arus pertukaran manusia di antara kedua negara telah meningkatkan persoalan mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) pencari visa suaka ke Jepang.

"Pada 2016, jumlah pencari suaka mencapai 1.829 orang, yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan 2015 (969 orang) dan 2014 (14 orang). Kebanyakan WNI pencari suaka tersebut adalah pemegang e-passport bebas visa dan pemagang (trainee) yang mencari suaka karena motif ekonomi dan latar belakang lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, para WNI pemohon suaka bahkan secara terang-terangan mengaku bahwa aplikasi visa suaka adalah untuk mencari kerja. Padahal dengan visa suaka ini, WNI kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil dari perusahaan dan agen Jepang.

Sehingga, dalam konsultasi ini, tutur Prasetyo, perlu adanya upaya preventif dari pemerintah Indonesia dan kerja sama dengan Pemerintah Jepang.

“Perlu kiranya dilakukan diseminasi informasi di Jepang maupun di Indonesia guna menjelaskan bahwa visa suaka bukanlah visa untuk bekerja agar WNI tidak terperdaya,” tambahnya.

Selain Prasetyo, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Winanto Adi juga turut hadir dalam konsultasi tersebut. Sementara delegasi Jepang diwakili oleh Direktur Foreign Nationals’ Affairs Bureau, Mitsuru Myochin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya