Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Demokrat: "Desa Siluman" Korupsi Yang Sangat Konyol, KPK Harus Segera Bertindak

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 12:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Desa fiktif alias "desa siluman" yang aktif menerima program Dana Desa adalah pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada desa "desa siluman" yang aktif menerima program Dana Desa dari pemerintah. Maksudnya, "desa siluman" tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa.

"Apabila ini benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat Dana Desa tersebut," kata Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin, Kamis (7/11).


"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Didi Irawadi, sungguh sangat tidak bertanggung jawab, Dana Desa yang tujuannya untuk membangun dan mensejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab.

"Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri dan Kementerian Desa PDT harus segera dilakukan," tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya