Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Demokrat: "Desa Siluman" Korupsi Yang Sangat Konyol, KPK Harus Segera Bertindak

KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 12:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Desa fiktif alias "desa siluman" yang aktif menerima program Dana Desa adalah pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada desa "desa siluman" yang aktif menerima program Dana Desa dari pemerintah. Maksudnya, "desa siluman" tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa.

"Apabila ini benar, maka hal ini sungguh pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat yang harusnya disalurkan lewat Dana Desa tersebut," kata Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin, Kamis (7/11).


"Saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menkeu Sri Mulyani," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Didi Irawadi, sungguh sangat tidak bertanggung jawab, Dana Desa yang tujuannya untuk membangun dan mensejahterahkan desa justru masuk ke kantong-kantong pribadi yang tidak bertanggung jawab.

"Sekali lagi jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kemendagri dan Kementerian Desa PDT harus segera dilakukan," tutupnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya