Luhut Jelaskan Alasan Kenapa Kementerian LHK Dan PUPR Di Bawah Kendalinya

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 71/2019 mengenai pemindahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya berada di bawah Kemenko Perekonomian, kini menjadi "asuhan" Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan alasan Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan kedua kementerian itu di bawah koordinasinya. Dia mengatakan, kedua kementerian itu berada di bawahnya untuk lebih fokus untuk eksekusi investasi.

"Jadi begini, nanti kita akan lihat bahwa Menko Perekonomian akan banyak menangani masalah-masalah makro policy, kami mungkin lebih banyak menangani masalah eksekusi dari makro policy sehingga ekonomi kita stabilitasnya ada di sini dan bagaimana mengenerate eskpor atau subtilasi yang impor atau attrack investment," ungkap Luhut di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Dia menambahkan dalam plaid plan investasi di Indonesia sudah cukup banyak, dalam list yang disusunnya terdapat 25 proyek yang bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan dengan nilai mencapai 70 sampai 80 miliar dolar AS.

Luhut juga membeberkan beberapa proyek dari 25 proyek yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

"Macam-macam banyak sekali anu CPC itu lho 8 miliar dolar ini sekarang Morowali tambahan ini sekarang bisa 25 miliar dolar, banyak sekali, Freeport lagi berapa miliar dolar terus banyak sekali di energi juga banyak saya kira, bisa lebih 100 miliar dolar. Jadi kalau kita fokus di situ saja saya pikir Menteri Energi juga lihat kita sudah beres,” jelasnya.

Luhut menyesali banyaknya orang yang pesimis terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Dia akan mengevaluasi setiap pekan proyek-proyek yang masih jalan di tempat.

"Selama lima tahun ini ada peoyek tiga tahun jalan di tempat sekarang enggak boleh. Sekarang saya lakukan rapat tasfor tiap bulan atau tiap minggu akan ada rapat mengevaluasi setiap proyek yang berkisar satu miiar ke atas, kenapa tidak jalan apa solusinya selalu begitu," ujarnya.

"Sehingga dengan begitu semua harus bisa schedule selesai kenapa orang apa di Morowali bangun smeleter 18 bulan, kenpa Freeport harus lima tahun, sekarang kita sudah tau jawabnnya, jadi tidak boleh terjadi lagi kedepan gitu," pungkas Luhut menambahkan.