Berita

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Luhut Jelaskan Alasan Kenapa Kementerian LHK Dan PUPR Di Bawah Kendalinya

RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 18:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 71/2019 mengenai pemindahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya berada di bawah Kemenko Perekonomian, kini menjadi "asuhan" Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan alasan Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan kedua kementerian itu di bawah koordinasinya. Dia mengatakan, kedua kementerian itu berada di bawahnya untuk lebih fokus untuk eksekusi investasi.

"Jadi begini, nanti kita akan lihat bahwa Menko Perekonomian akan banyak menangani masalah-masalah makro policy, kami mungkin lebih banyak menangani masalah eksekusi dari makro policy sehingga ekonomi kita stabilitasnya ada di sini dan bagaimana mengenerate eskpor atau subtilasi yang impor atau attrack investment," ungkap Luhut di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).


Dia menambahkan dalam plaid plan investasi di Indonesia sudah cukup banyak, dalam list yang disusunnya terdapat 25 proyek yang bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan dengan nilai mencapai 70 sampai 80 miliar dolar AS.

Luhut juga membeberkan beberapa proyek dari 25 proyek yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

"Macam-macam banyak sekali anu CPC itu lho 8 miliar dolar ini sekarang Morowali tambahan ini sekarang bisa 25 miliar dolar, banyak sekali, Freeport lagi berapa miliar dolar terus banyak sekali di energi juga banyak saya kira, bisa lebih 100 miliar dolar. Jadi kalau kita fokus di situ saja saya pikir Menteri Energi juga lihat kita sudah beres,” jelasnya.

Luhut menyesali banyaknya orang yang pesimis terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Dia akan mengevaluasi setiap pekan proyek-proyek yang masih jalan di tempat.

"Selama lima tahun ini ada peoyek tiga tahun jalan di tempat sekarang enggak boleh. Sekarang saya lakukan rapat tasfor tiap bulan atau tiap minggu akan ada rapat mengevaluasi setiap proyek yang berkisar satu miiar ke atas, kenapa tidak jalan apa solusinya selalu begitu," ujarnya.

"Sehingga dengan begitu semua harus bisa schedule selesai kenapa orang apa di Morowali bangun smeleter 18 bulan, kenpa Freeport harus lima tahun, sekarang kita sudah tau jawabnnya, jadi tidak boleh terjadi lagi kedepan gitu," pungkas Luhut menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya