Mendagri Tito Karnavan dan Kapolri Jenderal Idham Azis/Ist
Pataka bhayangkara resmi diserahkan Jenderal (Purn) Tito Karnavian kepada Kapolri Jenderal Idham Azis di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu pagi (6/11). Hal itu menjadi tanda tongkat komando Polri resmi dipegang Idham sebagai pimpinan institusi.
Sebelum diangkat Presiden Joko Widodo, Idham menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) posisi yang cukup central di korps baju cokelat. Kini jabatan itu kosong setelah ditinggal Idham.
Spekulasi kemudian muncul mengenai sosok Perwira Tinggi (Pati) Polri yang pantas menduduki Kabareskrim. Dari pendataan yang dilakukan Indonesia Police Watch (IPW), setidaknya ada empat nama yang menjadi calon kuat.
Keempatnya merupakan jenderal bintang dua (Irjen), yakni Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit; Kapolda Metro Jaya, Irjen Gatot Eddy Pramono; Asisten Operasi (Asops) Polri, Irjen Martuani Sormin; dan Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto.
“Keempatnya merupakan figur jenderal yang memiliki prestasi masing-masing di tempat tugasnya. Meskipun memilih Kabareskrim adalah hak proregatif Kapolri,†kata Neta dalam keteranganya, Rabu (6/11).
IPW berharap Kapolri benar-benar mempertimbangkan beragam aspek dalam dalam menunjuk Kabareskrim, yakni spek senioritas, mampu mencermati dinamika internal, punya pengalaman mumpuni di bidang reserse, dan faktor kedekatan dengan ulama.
“Kenapa faktor kedekatan dengan ulama menjadi penting? Sebab ulama masih dipandang sebagai panutan oleh masyarakat di negeri ini. Situasi ini tentunya bisa bersinergi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas,†jelas Neta.
Selain itu, pentingnya calon Kabareskrim dekat dengan ulama lantaran saat ini isu radikalisme menguat.
“Harapanya isu kriminalisasi terhadap ulama di sepanjang Pilpres 2019 bisa dinetralisir dan dituntaskan dengan pendekatan pendekatan kemitraan,†kata Neta.
IPW berharap figur senior yang menjadi Kabareskrim bisa menyelesaikan dan menuntaskan perkara yang ditinggalkan Idham Azis. Kabareskrim juga bisa membantu tugas-tugas Kapolri yang baru dalam menjaga stabilitas keamanan maupun dalam melakukan penegakan hukum.
“Yang terpenting tugas Kabareskrim yang baru harus bisa menuntaskan kasus Novel Baswedan sehingga Polri maupun Kapolri yang baru tidak terus-menerus tersandera kasus penyiraman air keras itu,†demikian Neta.
