Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17:53 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.

"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar bisa mengikis radikalisme.

Radikalisme, lanjut Fadli, sebenarnya isu bersama. Pasalnya, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan, pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

"Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh pemerintah tidak pada tempatnya,"  imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini mengungkapkan alasan isu radikalisme lebih cepat direspon ketimbang isu yang lain.

Fadli beranggapan pemerintah saat ini hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama. Khususnya agama Islam.

"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu akan kontraproduktif," tegasnya.

Selain itu, kata Fadli, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam karena selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh.

"Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya