Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17:53 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.

"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar bisa mengikis radikalisme.

Radikalisme, lanjut Fadli, sebenarnya isu bersama. Pasalnya, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan, pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

"Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh pemerintah tidak pada tempatnya,"  imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini mengungkapkan alasan isu radikalisme lebih cepat direspon ketimbang isu yang lain.

Fadli beranggapan pemerintah saat ini hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama. Khususnya agama Islam.

"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu akan kontraproduktif," tegasnya.

Selain itu, kata Fadli, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam karena selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh.

"Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Kematian Ali Khamenei, Jalan Iran Kembangkan Nuklir untuk Militer

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:18

May Day: Jeritan Mantan Pekerja Sritex Menagih Janji Negara

Jumat, 01 Mei 2026 | 18:08

Langkah Prabowo Ratifikasi ILO 188 Jadi Momentum Perbaikan Sektor Perikanan

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:39

Hari Buruh Tak Cuma Orasi, Massa Main Games hingga Nonton Efek Rumah Kaca

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:32

DPR Akui Disparitas Upah Buruh Terlalu Jauh

Jumat, 01 Mei 2026 | 17:20

Apa Perbedaan Hardiknas dan Hari Guru Nasional? Ini Sejarahnya

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:59

KSBSI: Prabowo Jadi Presiden Ketiga di Dunia yang Rayakan May Day Bareng Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:55

Google Doodle Rayakan Hari Buruh 2026, Tampilkan Ilustrasi Para Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:49

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak Buruh

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:47

Japan Airlines Uji Coba Robot Humanoid untuk Atasi Kekurangan Pekerja

Jumat, 01 Mei 2026 | 16:42

Selengkapnya