Berita

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Isu Radikalisme Untuk Tutupi Kegagalan Ekonomi Pemerintah

SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17:53 WIB | LAPORAN: ICHSAN YUNIARTO

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sengaja menghembuskan isu radikalisme. Hal ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, arahan presiden kepada menteri agama untuk mengatasi radikalisme telah memancing debat tidak produktif. Pasalnya, tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam.

"Tak seharusnya isu radikalisme dijadikan kambing hitam atau pengalih perhatian untuk menutupi kegagalan ekonomi. Itu hanya akan memelihara ‘distrust’ dan konflik semata," cuit Fadli lewat akun Twitternya, Selasa (5/11).


Fadli menambahkan, pemerintah hanya perlu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar bisa mengikis radikalisme.

Radikalisme, lanjut Fadli, sebenarnya isu bersama. Pasalnya, siapapun yang ingin merongrong Pancasila dan mengancam keutuhan tenun kebangsaan, pada dasarnya akan berhadapan dengan seluruh rakyat.

"Namun, rakyat banyak mafhum jika sejak lama isu ini telah dipergunakan oleh pemerintah tidak pada tempatnya,"  imbuhnya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini mengungkapkan alasan isu radikalisme lebih cepat direspon ketimbang isu yang lain.

Fadli beranggapan pemerintah saat ini hanya ingin mengaitkan isu radikalisme dengan agama. Khususnya agama Islam.

"Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan radikalisme terhadap kalangan umat beragama, maka pilihan itu akan kontraproduktif," tegasnya.

Selain itu, kata Fadli, isu ini bisa sangat melukai kalangan umat Islam karena selama ini biasanya yang selalu dijadikan tertuduh.

"Itu sebabnya publik jadi cenderung merespon negatif isu ini," pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Changhong Perpanjang Garansi Produk Elektronik hingga 25 Tahun, Ini Rinciannya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:22

Tim Satgas Hanura Mulai Safari Panaskan Mesin Partai Menuju Pemilu 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:58

Jangan Cuma Pembeli, Indonesia harus jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:51

Bank Lokal Tumbuh Pesat, Citi Pilih Tinggalkan Bisnis Ritel Global

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 21:38

Investasi Danantara Jadi Kunci Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:47

Seskab Teddy Tiga Besar Jajaran Menteri dengan Kinerja Terbaik

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 20:14

Elite PBNU Sibuk Urus Tambang, Gagal Pimpin Jam'iyah

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:30

Banteng Jakarta FC Bidik Juara Soekarno Cup 2026

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 19:26

30 Eks Bankir Citibank Wariskan Pelajaran Karier Lewat Buku Growing with Purpose

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:50

Besok, Dishub DKI Jakarta Launching 3 Terobosan Mobilitas Warga

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 18:18

Selengkapnya