Berita

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik/Net

Politik

Gerindra: PSI Genit Di Sosial Media Tapi Enggak Ada Suaranya Saat Rapat

SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 14:46 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Manuver Politisi PSI di DPRD DKI Jakarta yang kerap berkoar-koar di sosial media terkait rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tanuh Anggaran 2020 tak sesuai dengan kenyataan.

"PSI kegenitan ngomong di media sosial, tapi pas rapat resmi mereka malah diam enggak ada suaranya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (4/11).

Pada dasarnya, kata Taufik, pembahasan dan pendalaman KUA-PPAS menjadi momentum semua anggota legislatif untuk melakukan koreksi baik mata anggaran maupun nominalnya.


"Kita jalankan fungsi anggaran dan pembahasan itu ya di sini tempatnya," ujar Taufik.

Setelah pembahasan KUA-PPAS selesai, selanjutnya akan dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif dan baru dilakukan pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam pembahasan itu, jelasnya, masih memungkinkan anggaran yang sudah disetujui di tingkat komisi untuk dilakukan evaluasi dan koreksi kembali.

"Pendalaman di KUA-PPAS itu kan baru mendekati satuan ketiga. Jadi, nanti akan ada pendalaman dan penyisiran lagi," ucapnya.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikn pemaparan dan penjelasan paripurna, terlebih saat ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota dewan.

"Kalau alokasi anggaran itu memang diperlukan ya harus disampaikan argumen yang tepat," ucap Taufik.

Pembahasan rancangan KUA-PPAS 2020 ditargetkan rampung pada Rabu (6/11) lusa. Kata Taufik, saat ini masih dilakukan pembahasan KUA-PPAS di tingkat Komisi.

"Pekan ini selesai, targetnya di hari Rabu. Komisi ini kan menjadi sub Banggar, jadi selesai pembahasan di Komisi akan dilanjutkan ke Banggar besar," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya