Berita

Pemaparan hasil survei LSI/RMOL

Politik

Temuan LSI, Intoleransi Politik Di Indonesia Masih Buruk

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 17:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Intoleransi masih menjadi masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Setidaknya, berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), indikator intoleransi masih meningkat.

“Ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat. Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempresentasikan survei bertajuk “Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Jokowi” di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Minggu (3/11).

Diuraikan Djayadi, tingkat intoleransi cenderung stagnan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


“Tapi jika dibandingkan 2017 dan 2016, tampak situasi yang lebih buruk. Khususnya pada kehidupan berpolitik,” tambahnya.

Dalam hal ini, mayoritas muslim masih keberatan jika non muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden.

Warga muslim masih keberatan jika non muslim menjadi presiden, jumlahnya mencapai 59,1 persen, sedang yang tidak keberatan sebanyak 31,3 persen. Sebanyak 56,1 persen juga keberatan jika non muslim menjadi wakil presiden, yang tidak keberatan 34,2 persen.

Mayoritas umat muslim juga keberatan jika non muslim jadi gubernur, angkanya mencapai 52 persen. Sedang yang tidak keberatan 37,9 persen. Begitu juga untuk walikota/bupati, yang keberatan jika non-muslim sebanyak 51,6 persen dan yang tidak keberatan sebanyak 38,3 persen.

Survei digelar pada 8 hingga 17 September dengan melibatkan 1.550 responden. Survei dilaksanakan melalui tatap muka langsung dengan margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya