Berita

Ketum Nasdem Surya Paloh sambangi DPP PKS/RMOL

Politik

Kunjungan Nasdem Ke PKS Untuk Selamatkan Indonesia Dari Politik Otoritarian

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 | 11:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah Partai Nasdem untuk menggandeng pihak oposisi dinilai sebagai menjaga check and balance dan juga keluar dari ancaman otoritarian.

Hal ini diungkapkan anggota DPR RI dari Partai Nasdem Charles Meikyansyah. Menurutnya, politik otorian menghambat negara untuk maju.

“Pekerjaan Rumah kita ke depan sungguh sangat besar. Terus menyelenggarakan demokrasi yang bermutu dengan menguatkan sistem check and balances akan menyelesaikan masalah utama yaitu kembalinya politik otoritarian yang menghambat negara untuk maju,” ungkap Charles  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/11).


Dia memberikan contoh sebuah tulisan Vicky Randall dan Lars Svasand yang berjudul The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation. Dalam buku itu menunjukkan matinya mekanisme check and balances karena tidak adanya partai oposisi. Sehingga,  membuat Afrika di bawah kekuasaan otoritarianisme.

Tak hanya Afrika, lanjut Charles, Indonesia juga pernah mengalami hal itu saat dipimpin Presiden Soeharto,

“Kita memiliki sejarah kelam bahaya kembalinya politik otoritarian,” tegasnya.

Indonesia, kata Charles, memiliki sejarah panjang mengenai demokrasi yang bekerja tanpa adanya oposisi pada rezim Orde Baru.

“Kooptasi oposisi dalam cengkraman rezim membuat pembangunan politik mengalami pembusukan (political decay) dan berakhir dalam kejatuhan melalui reformasi,” imbuhnya.

Dia menambahkan jalan kritis dan konstruktif akan menghidupkan oposisi dan membuat relasi yang seimbang. Jika tidak, sistem otoritarian akan muncul kembali di Indonesia.

“Nasdem memilih untuk menghidupkan relasi yang seimbang antara pemerintah dengan oposisi. Karena kalau tidak kita akan jatuh pada sejarah kembalinya otoritarian. Harga yang mahal bagi bangsa. Nasdem juga memilih untuk melampaui kalkulasi politik demi kepentingan partai sesaat," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya