Berita

Buruh Palma Satu demo di KPK/Net

Hukum

Geruduk KPK, Buruh Palma Satu Minta Rekening Perusahan Tidak Diblokir

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 18:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Puluhan buruh PT Palma Satu mendatangi Kantor KPK, di Kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis siang (31/10). Mereka meminta KPK agar membuka pemblokiran rekening Palma Satu.

Koordinator lapangan aksi, Syahroni menyampaikan dirinya bersama karyawan Palma Satu yang lain, tidak lagi menerima gaji setelah rekening perusahan diblokir.

"Kami sebagai karyawan dirugikan atas pemblokiran rekening itu," kata Syahroni dari atas mobil komando, seperti dalam keterangnnya.


Ada empat tuntutan yang disampaikan buruh Palma Satu kepada KPK.

Pertama, nenuntut KPK tidak tebang pilih dan diskriminasi terhadap Palma Satu.

Kedua, menuntut KPK agar membuka pemblokiran rekening Palma Satu.

Ketiga, menuntut keadilan yang terjadi pada Palma Satu karena tidak jelas mengetahui masalah tetapi langsung ditetapkan menjadi tersangka pada 5 April 2019 bersama dengan manager legal dan owner.

Keempat, menuntut KPK membuka pemblokiran rekening Palma Satu yang diblokir oleh KPK, agar tidak terjadi PHK sebanyak 1.100 karyawan.

KPK menetapkan PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi dalam pengembangan kasus suap yang membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Selain Palma Satu, dalam kasus ini KPK juga terjerat Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 Suheri Terta dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya