Berita

Habib Rizieq Shihab/Net

Politik

Amini KH Aqil Siradj, Din Syamsuddin: Pemerintah Juga Wajib Hormati Habib Rizieq

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 15:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Imbauan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menghormati Habib Rizieq Shihab dan seluruh keturunan nabi direspons positif oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin.

Menurut Din, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj sangat tegas dan keras.

"Saya sangat setuju (muwaffiq kull al-ittifaq), dan sangat menghargai (highly appreciated) dengan pernyataan tersebut," kata Din dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (31/10).


Baginya, pernyataan Kiai Aqil Siraj itu wajib diperhatikan oleh seluruh umat Islam, tidak hanya oleh Nahdliyin semata.

"Bahkan umat agama-agama lain, tak terkecuali oleh pemerintah atau pemangku amanat," tegasnya.

Sejatinya, sebagai bangsa yang cinta damai sudah seharusnya menghormati hak dan martabat para tokoh agama manapun. Umat Islam harus menghormati para ulama terlepas dari perbedaan madzhab pemikirannya, termasuk tudingan sesat, radikal, hingga mengafirkan orang lain.

Merujuk pada watak Islam sejati, jelasnya, umat sudah seharusnya mengedepankan toleransi atau tasamuh yang diwujudkan dalam sikap penuh hikmat kebijaksaan dalam kemajemukan dan keberaamaan, yakni dengan menghargai orang lain.

Sikap ini menurut Din sangat diperlukan dalam bangsa yang majemuk seperti Indonesia.

"Islam mengajarkan, kalau antarumat berbeda agama berlaku lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku), tapi kita bersaudara sebangsa. Terhadap sesama muslim, walau berbeda aliran atau organisasi sehingga berbeda pemahaman keagamaan, bisa berlaku analoginya lakum ra’yukum, wali ra’yi (bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku) tapi kita tetap bersaudara seiman," terang mantan ketua umum PP Muhammadiyah.

Namun demikian, hal itu bisa tercipta jika semuanya duduk berdampingan untuk berdialog yang menjadi watak Islam sejati.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya