Berita

Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana/RMOLJabar

Nusantara

Kekurangan 3.000 PNS, Pemkot Bandung Hanya Dapat Jatah 868 Orang Saja

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 10:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Angka Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung tampaknya masih belum seimbang. Terutama antara angka pegawai yang pensiun dengan jumlah CPNS yang akan diterima.

Saat ini, Kota Bandung kekurangan lebih dari 3.000 PNS dari berbagai instansi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya angka pegawai yang pensiun dengan jumlah penerimaan PNS baru.

Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya, saat ini Kota Bandung memiliki 16.567 PNS. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau sebanyak 8.214 pegawai berada di usia lebih dari 50 tahun.


Sehingga, angka pensiun pegawai pun tergolong tinggi. Angka keluar dan penerimaan PNS tidak seimbang. Sejak 2014 hingga saat ini, rata-rata setiap tahun keluar 1.000 PNS.

"Sejak 2014 hingga saat ini Kota Bandung kehilangan sebanyak 5.000 PNS. Sementara, penerimaan pegawai baru dibuka kembali pada 2018 dengan menjaring hanya sebanyak 800 orang," jelasnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (31/10).

Meski tahun ini Kota Bandung kembali mendapat jatah penerimaan CPNS, namun jumlah kursi yang disediakan tetap tidak sebanding dengan jumlah PNS yang keluar.

"Total jumlah kursi CPNS yang disediakan untuk pendaftaran November mendatang adalah 868 kursi. Jumlah tersebut didominasi oleh formasi untuk tenaga pengajar sebanyak 70 persen dan 15 persen kesehatan. Sisanya adalah untuk tenaga teknis lainnya meliputi tenaga IT," beber Yayan.

Yayan menambahkan, pembukaan pendaftaran CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung rencananya diumumkan pada 11 November mendatang.

"Pendaftaran terbuka bagi WNI berusia 18-35 tahun, dan maksimal 40 tahun untuk posisi dokter spesialis," ujarnya.

"Posisi yang ada juga dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dan WNI yang berada di luar negeri namun ingin kembali di Indonesia untuk mengabdi bekerja di lingkungan pemerintahan," paparnya.

Bagi mereka yang berminat, harus mempersiapkan sejumlah syarat administrasi pendaftaran. Di antaranya adalah pas foto berlatar merah, KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Persyaratan lebih lanjut akan diumumkan pada 11 November.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya