Temui Mendagri Tito, Pimpinan KPK Tekankan 8 Poin Untuk Tekan Penyimpangan Anggaran Di Daerah

Dua Pimpinan KPK, Saut Situmorang dan Alexander Marwata, bersama tim deputi pencegahan menyambangi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (30/10). Ada 8 elemen yang ditekankan KPK kepada Mendagri Tito untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di daerah.

Pertemuan ini memang menjadi upaya untuk meningkatkan kerja sama antara Kemendagri dengan KPK dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditansfer ke daerah.

“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan ditansfer ke daerah. Baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Mendagri Tito usai pertemuan di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).

Dalam pertemuan itu, Tito mengatakan sebetulnya KPK telah banyak memberi masukan terkait fungsi pengawasan dan pembinaan anggaran daerah. Setidaknya ada delapan elemen, kata Tito, yang perlu dijadikan atensi.

“Mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset, dan hal-hal lain. Dan ini memberi masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri, nanti akan menjadi salah satu masukan rencana aksi ke depan, khususnya tahun 2020,” papar Tito.

Sehingga, sambung Tito, dengan masukan yang cukup detail dari KPK, maka pada Desember 2019 ini Kemendagri bakal melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) dengan mengundang seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia.

“Untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh daerah dalam perencanaannya, mensinkronkan, sekaligus juga mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada KPK,” ujarnya.

Kemendagri, tekan Tito, siap bergandengan tangan dengan lembaga antirasuah untuk memberikan masukan kepada kepala daerah sekaligus melakukan fungsi pengawasan. Sehingga APBD bisa tepat sasaran, yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk permudahan perizinan investasi, saya kira itu,” pungkas Tito.