Berita

Politisi PDIP Nico Siahaan/RMOL

Hukum

Dalami Kasus TPPU Eks Bupati Cirebon, KPK Cecar Nico Siahaan Dengan 15 Pertanyaan

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 17:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan atau akrab disapa Nico Siahaan usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Kepada awak media, politisi PDIP itu mengaku dicecar cukup banyak pertanyaan seputar aliran dana pencucian uang milik Sunjaya.


"Sekitar 10 sampai 15 pertanyaan. Yang ditanyakan tadi apakah Anda mengetahui, ya saya bilang "Saya tidak tau uangnya dari mana. Itu adalah sumbangan dia, kita gak tanya satu-satu". Kira-kira gitu," kata Nico kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Selain itu, terkait pencucian uang milik eks Bupati Sunjaya diduga mengalir ke acara Kongres Sumpah Pemuda PDIP tahun 2018 diakui Nico bahwa hal itu benar adanya.

Menurut dia, sewajarnya seorang kader partai yang memiliki spirit gotong-royong, Sunjaya turut menyumbang pada acara partai.

"Sesuai yang saya tahu. Betul (ada aliran dana 250 juta ke PDIP pada Kongres 2018). Itu adalah gotong royong sebenarnya, menurut saya wajar dilakukan oleh ya anggota organisasi. Sehingga saya rasa ini merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ya kan gotong royong, enggak mungkin kan kita halangi kalau ada yang mau gotong royong," tutur Nico.

Sebelumnya, Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada dugaan jika pencucian uang itu ada yang mengalir ke acara Kongres Sumpah Pemuda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 2018 silam sebesar Rp 250 Juta melalui Kader PDIP yang juga anggota DPR RI.

"Sesuai fakta persidangan yang sudah muncul ada uang sekitar Rp 250 juta itu sudah dikembalikan dan kami sita. Nah diduga uang itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya) yang digunakan untuk pembiayaan Kongres Sumpah Pemuda PDIP tahun 2018," kata Febri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10) lalu.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya