Berita

Hubungan Jepang-Korsel masih tak kunjung membaik/Net

Dunia

Hubungan Memburuk, Jepang Dan Korsel Sama-sama Tolak Isu Rekonsiliasi

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 13:54 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketegangan yang dipicu oleh sejarah antara Jepang dan Korea Selatan masih berlanjut. Kali ini kedua negara di Asia Timur tersebut menolak laporan media yang menyatakan mereka sedang menjajaki program ekonomi bersama untuk meredakan ketegangan.

Senin (28/10), Kyodo melaporkan Korea Selatan dan Jepang tengah mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara. Namun pemerintah Jepang tidak akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II lalu.

Sementara dilansir dari Reuters, baik Jepang dan Korea Selatan pada Selasa (29/10) menolak kabar tersebut. Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan laporan tersebut tidak benar. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.


"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang wajar yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan.

Suga sendiri menolak untuk berkomentar apakah gagasan untuk membuat program tersebut dapat dijalankan nantinya. Terlebih media mengaitkan program tersebut dengan surat yang dikirimkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pekan lalu.

Belakangan ini, hubungan bilateral Korsel dan Jepang berada di titik terburuk sejak masa penjajahan Jepang di Semenanjung Korea pada 1910 hingga 1945. Dipicu oleh tuntutan pengadilan Korea Selatan yang meminta Jepang memberikan kompensasi terhadap kerabat korban kerja paksa hingga wanita Korea yang dijadikan wanita penghibur pada perang.

Namun, Jepang menolak untuk memberikan kompensasi tersebut dan menyatakan semua persoalan tersebut telah diselesaikan pada perjanjian 1965.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya