MENGAPA setelah lebih dari 20 tahun Orde Reformasi, ledakan kebebasan di ruang publik belum kunjung membawa kehidupan yang lebih positif-produktif?
Baiklah, pagi ini saya membaca buku "The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty", karya Daron Acemoglu dan James A Robinson dalam The Narrow Corridor (2019).
Lewat studi lintas sejarah dan lintas negara, penulis menggambarkan ruang hidup kebebasan yang positif-produktif itu berada dalam koridor sempit antara negara kuat yang beresonansi dengan masyarakat yang kuat.
Tanpa negara yang kuat, masyarakat dengan kepentingan yang beragam akan terperangkap dalam spiral konflik tak berujung, yang mengarah pada anarki. Untuk itu, perlu ketundukan pada otoritas kekuatan bersama secara tersentralisasi, yang dalam istilah Thomas Hobbes disebut "Leviathan".
Hanya saja, Hobbes tidak membayangkan bahwa kekuatan negara juga bisa mengarah pada kekuatan dominan yang bersifat tirani (despotik leviathan), yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan rakyat.
Untuk itu, kekuatan negara harus tetap berada dalam ambang batas pengendalian (shackled leviathan). Caranya, pertama harus ada mekanisme
checks and balances antarberbagai kekuatan dalam negara.
Dalam kaitan ini, yang harus diwaspadai adalah kemunculan apa yang disebut sebagai "problem Gilgames". Gilgames adalah raja Uruk di kawasan Mesopotamia, yang berhasil membangun negerinya secara gilang gemilang. Namun, pembangunan yang megah itu dijalankan dengan tirani negara, yang membawa ketakutan dan penderitaan rakyat.
Dalam keputusasaan, rakyat tertindas berdoa kepada "Tuhan langit" (Anu), memohon pertolongan. Doa dikabulkan dengan menciptakan kekuatan tandingan dalam sosok Enkidu, yang diharapkan bisa melakukan
checks and balances.
Pada mulanya, skenario berjalan sesuai harapan, di mana Enkidu melakukan penghadangan terhadap tindakan semena-mena Gilgames. Namun, dalam perkembangan kemudian, Gilgames merangkul Enkidu, berkonspirasi bergandengan tangan menjalankan dominasi negara dengan menghabisi lawan politik. Tidak lama kemudian, kebebasan rakyat pun lenyap.
Untuk mencegah problem Gilgames, rakyat tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme
checks and balances antarkekuatan dalam negara. Masyarakat harus membangun kekuatan sendiri untuk bisa mengontrol kebijakan dan perilaku pemerintahan.
Untuk memperkuat masyarakat, pertama-tama perlu disadari bahwa
stateless society tidak selalu bersifat anarkik seperti yang dibayangkan Hobbes. Meski tanpa kekerasan, kebebasan hidup masyarakat bisa terkekang oleh norma-norma tradisi (
the cage of norms), seperti dalam kisah Siti Nurbaya.
Untuk itu, warga negara harus dibebaskan dari "sangkar norma", yakni sebagian norma-norma adat atau tradisi pemahaman norma agama yang dapat mengekang hak-hak dasar manusia.
Kedua, warga yang telah dibebaskan dari "sangkar norma" itu harus aktif terlibat dalam urusan publik, dengan kemampuan mengartikulasikan aspirasi serta mengorganisasikan aspirasi itu dalam gerakan aksi bersama.
Ketiga, dalam gerakan aksi bersama itu, kekuatan-kekuatan masyarakat tidak teperdaya oleh bentrokan antaridentitas, tetapi harus lebih fokus pada isu-isu substantif sebagai biang persoalan yang melemahkan dan menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan.
Singkat kata, perlu ada keseimbangan antara penguatan kapasitas negara dan kapasitas masyarakat, dengan jalan bekerjasama, berbagi peran dan saling mengontrol. Hanya dengan cara demikian, rasa saling percaya bisa dipulihkan.
Oleh karena itu, manakala ada tanda-tanda negara berkembang ke arah dominasi persekutuan oligarki, saatnya kekuatan masyarakat harus digalang agar kekuatan negara tetap terkendali.
Penulis adalah aktivis dan cendekiawan muda.
