Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Paradigma PAN, Dukung Pemerintah Meski Tak Dijatah

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 09:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf sekalipun tak mendapat 'jatah' menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Wasekjen DPP PAN, Rizki Aljupri, saat ini bukan persoalan masuk atau tidak di kabinet, melainkan turut menyukseskan pemerintahan lima tahun ke depan.

"Bukan dapat jatah menteri berapa, itu tidak penting. Bagi kami yang terpenting adalah periode kedua pemerintahan Pak Jokowi sukses, rakyat semakin sejahtera, dan Indonesia tambah maju,” kata Rizki dilansir Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (29/10).


Menurutnya, paradigma dukungan bersyarat harus dubah. Seperti yang diterapkan PAN yang memilih mendukung pemerintahan berdasarkan kebijakan yang pro rakyat dan berlandaskan akal sehat, bukan berapa kursi menteri yang didapat.

"Jangan karena sudah dapat kursi menteri, lalu kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat tidak dikritisi. Sebaliknya, jangan juga karena tidak dapat jatah menteri, lalu kemudian seluruh kebijakan pemerintah dikritisi, mengarah ke nyinyir. Rakyat capek melihat politik model seperti itu,” ujar Rizki.

Politisi muda PAN ini mengatakan, jika di kemudian hari ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, maka partainya akan tetap memberikan masukan yang kritis, konstruktif, dan objektif.

Meski demikian, pihaknya menolak jika disebut sebagai partai oposisi.

"Tidak ada istilah oposisi dalam sistem presidensial. Ini berbeda dengan sistem parlementer yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat. Bahkan di Inggris, mereka yang kalah Pemilu sampai membuat kabinet bayangan,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya