Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

PBNU: Kekecewaan Kiai Pada Jokowi Bukan Soal Jabatan, Tapi Tanggung Jawab Keumatan

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 22:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan saat hadir di Musyawarah Besar ormas Pemuda Pancasila, Sabtu (26/10).

Ucapan permintaan maaf Jokowi kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju direspons Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan, kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer


"Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah. Ada tanggung jawab keumatan yang diemban Kiai dan Masyayikh yang tidak ringan. Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU sebagai ormas keagamaan yang konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila, " kata Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman, Senin (28/10).

"Menghormati hak prerogratif presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak," sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz.

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Faktor yang mempersulit, kata Gus Aiz, jika perannya dikebiri oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

"Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar," tegas Gus Aiz.

"Jangan su'udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan", tutupnya.

Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10) lalu resmi dilantik. Dari total 38 Menteri dan Kepala Lembaga setara menteri dipastikan tidak ada unsur perwakilan dari organisasi kemasyarakat Nahdlatul Ulama. Beberapa orang yang terafiliasi NU merupakan delegasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, Mahfud MD yang merupakan nahdliyin tidak dianggap sebagai representasi perwakilan Kiai struktural NU.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya