Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

PBNU: Kekecewaan Kiai Pada Jokowi Bukan Soal Jabatan, Tapi Tanggung Jawab Keumatan

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 22:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan saat hadir di Musyawarah Besar ormas Pemuda Pancasila, Sabtu (26/10).

Ucapan permintaan maaf Jokowi kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi di dalam Kabinet Indonesia Maju direspons Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Cucu pendiri NU KH Hasyim Asy'ari yang juga Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman menyampaikan, kekecewaannya dan kekecewaan para Kiai dan Masyayikh NU di berbagai daerah terkait pemilihan menteri agama dari kalangan militer

"Kekecewaan para Masyayikh dan Kiai NU sangat beralasan. Kementerian Agama dijabat oleh militer tidak lazim saat ini, karena terkesan setengah-setengah. Ada tanggung jawab keumatan yang diemban Kiai dan Masyayikh yang tidak ringan. Apalagi menilik sejarah perjuangan dan peran NU sebagai ormas keagamaan yang konsisten melawan radikalisme, termasuk komitmen kebangsaan, NKRI dan Pancasila, " kata Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman, Senin (28/10).

"Menghormati hak prerogratif presiden satu hal, tapi jika yang dimaksudkan sebagai upaya rekonsiliasi ataupun akomodasi pasca pilpres seharusnya diretas dengan lebih bijak," sambung Aizzudin yang biasa disapa Gus Aiz.

Selain itu, ekonomi keumatan yang digagas oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin juga dapat dipastikan akan mengalami tantangan yang tidak mudah. Faktor yang mempersulit, kata Gus Aiz, jika perannya dikebiri oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

"Dapat dipastikan sikap NU ke depan akan lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa sekedar amar makruf tapi juga menekankan nahi mungkar," tegas Gus Aiz.

"Jangan su'udzon terhadap NU, tidak sederhana sekedar masalah jabatan, tapi tanggung jawab pemahaman dan pengambilan keputusan terkait keagamaan yang berdampak luas secara sosial kemasyarakatan", tutupnya.

Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10) lalu resmi dilantik. Dari total 38 Menteri dan Kepala Lembaga setara menteri dipastikan tidak ada unsur perwakilan dari organisasi kemasyarakat Nahdlatul Ulama. Beberapa orang yang terafiliasi NU merupakan delegasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, Mahfud MD yang merupakan nahdliyin tidak dianggap sebagai representasi perwakilan Kiai struktural NU.


Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya