Berita

Menteri BUMN Erick Thohir/Net

Politik

Dinilai Kinerjanya Buruk, Erick Thohir Didesak Pecat Dirut PT KBN

SENIN, 28 OKTOBER 2019 | 20:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Muhammad Sattar Taba sebagai Dirut Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

"Kami meminta kepada Kementerian BUMN, Erick Thohir untuk segera memecat Dirut KBN karena kinerjanya jelek," ujar Uchok dalam keterangan persnya, Senin (28/10/2019).

Selain kinerja Sattar Taba tidak maksimal, Uchok mengatakan bahwa ada dugaan korupsi di KBN mencapai puluhan miliar. Menurut Uchok, dugaan korupsi di KBN tersebut sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


"KPK tidak punya ketegasan untuk memanggil dirut KBN, Sattar Taba atas dugaan korupsi sebesar Rp 64 milyar yang dilaporkan KBNU Jakarta Utara," katanya.

Menurut Uchok, mestinya KPK mempelajari dan mendalami semua laporan dugaan korupsi yang disampaikan masyarakat. Apalagi, kata dia, dugaan korupsi di PT KBN merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini sepertinya KPK bermain mata dalam kasus dugaan korupsi KBN ini dengan pihak KBN," tukas Ucok.

Uchok menuturkan, sikap KPK yang terkesan mengabaikan dugaan korupsi di PT KBN ini membuat publik curiga.

Uchok mempertanyakan kenapa KPK lebih rajin melakukan operasi tangkap tangan ke daerah dibanding memproses laporan dugaan korupsi PT KBN.

"KPK seperti ada main dengan pihak KBN. Makanya KPK mengalihkan isu dugaan korupsi di KBN dengan cara KPK rajin OTT ke daerah," pungkas Uchok.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya