Fraksi PKB: Ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin Menumbuhkan Optimisme

Penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung diharapkan membawa perbaikan kinerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Di tangan Burhanuddin, Kejaksaan dipercaya akan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan jauh dari motif kepentingan politik.

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Senin (28/10).

"Kami mengapresiasi Pak Presiden Jokowi yang telah memilih ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung. Pilihan ini tepat sekaligus menjawab espektasi semua kalangan, terutama untuk menjauhkan kesan publik adanya motif politik tertentu dari kerja-kerja para jaksa di seluruh pelosok tanah air," kata Luqman, anggota Komisi III DPR itu.

Burhanuddin pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung. Hal ini, menurut Luqman, menjadi bekal penting bagi Burhanuddin dalam memimpin Kejagung selama lima tahun mendatang.

"Sangat pas ketika Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan internal itu sendiri sehingga akan memahami betul hal-hal di dalam Kejaksaan Agung, terkait perbaikan dan kebutuhan-kebutuhan peningkatan kinerja Kejagung," ujar Sekretaris Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana DPP PKB itu.

Pernyataan Burhanuddin yang akan menggebuk kakak atau adiknya jika melakukan korupsi, lanjut Luqman, merupakan bukti Kepala Negara tepat memilih Jaksa Agung.

"Saya bersama teman-teman Fraksi PKB, khususnya yang di Komisi III, akan selalu mengawasi kinerja Jaksa Agung. Penegasan Jaksa Agung yang akan menggebuk kakak atau adiknya jika korupsi, makin menumbuhkan optimisme. Semoga optimisme publik ini terjawab dengan kinerja Kejagung yang makin kinclong ke depannya," tuturnya.

Burhanuddin sebelumnya disoroti karena berstatus adik politikus PDIP TB Hasanuddin. Namun, Burhanuddin menegaskan dirinya profesional sebagai Jaksa Agung dan siap menindak sang kakak bila terbukti korupsi.

"Bagi saya, kalau kakak saya korupsi, tak gebukin," tegas Burhanuddin, di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta, Minggu kemarin (27/10).