Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid mendirikan Islamic Law Firm (ILF). ILF adalah sebuah firma hukum yang sengaja didirikan dengan visi ke depan. Tidak sebatas untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 tapi juga telah mempersiapkan diri guna menghadapi era Society 5.0.
ILF akan berusaha menegaskan posisinya untuk turut mengambil peran dalam era super pintar itu. Sebuah era yang dalam proses pengembangan dan penerapan high tech, tetap menggunakan pendekatan "human-focused". Bahwa, teknologi apapun harus senantiasa menempatkan manusia sebagai pengendali, sekaligus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan manusia.
Salah satu inovasi yang dihadirkan ILF terkait hal tersebut adalah ADILah. ADILah siap memberikan konsultasi hukum gratis yang dapat diakses dimana dan kapan saja dengan mobile apps, termasuk pula lewat mesin DAV. DAV adalah terobosan yang menggabungkan teknologi interaktif terbaru seperti augmented reality (AR), kecerdasan buatan (AI), dan virtual reality (VR).
ILF diluncurkan di Hotel Le Meredian Jakarta pada Jumat, 25 Oktober 2019. Nampak Hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Nazaruddin Umar.
"ILF ini sekaligus upaya kami menciptakan ekosistem Islam modern hari ini dan dikemudian hari," kata Yenny yang menjabat dewan penasehat ILF saat sambutan peluncuran ILF.
Menurut Yenny, sebagai law firm berbasis Islam, ILF harus turut menampilkan wajah Islam sebagai agama kemajuan dan keunggulan. Karena hanya dengan begitu, ILF akan bisa secara optimal mengambil peran dalam upaya menuju semangat kebangkitan umat.
Indonesia memiliki lebih dari 15.000 pulau yang terpisah jarak. Hal ini membuat pemerataan akses masih menjadi kendala hingga hari ini. Salah satunya akses terhadap hukum yang belum merata. Dari fakta dan kondisi itulah, ILF akan berusaha tampil menjadi jawaban. Semua orang sama di hadapan hukum, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.
Sesuai peran yang dimiliki, ILF nantinya siap memberikan layanan jasa hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Dalam bidang litigasi, ILF dapat membantu berbagai penanganan perkara dengan memuat perspektif syariah Islam. Semisal kasus perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, penyelesaian sengketa waris, penanganan korban KDRT, penyelesaian sengketa arbitrase, kepailitan, KPPU, sengketa pajak, PHI, dan lain sebagainya.
Sedangkan dalam bidang non litigasi, ILF juga siap memberikan berbagai jasa hukum. Seperti pembuatan kontrak bisnis berbasis syariah, konsultasi hukum pasar modal syariah, akuisisi dan merger, penanganan perkara asuransi dan reasuransi syariah, hingga penyelesaian utang piutang berbasis syariah. Termasuk, ILF juga siap memberikan jasa pengurusan perijinan seperti Fintech Syariah, HAKI, labelisasi halal MUI, audit legal, dan lain sebagainya.
"Dengan melibatkan para ulama yang kompeten di bidang syariah Islam, tim hukum ILF berkomitmen dengan sungguh-sungguh membantu para pelaku bisnis. Mulai dari mendampingi, melindungi, hingga memastikan aktivitas bisnis syariah yang dijalankan sesuai dengan koridor syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk, minim risiko hukum," tegas Yenny.
Ditambahkannya, berbagai layanan jasa hukum yang dihadirkan ILF tersebut pada akhirnya juga berimbas pada perekonomian di Indonesia secara umum. Iklim investasi diharapkan menjadi positif.
Pelaku bisnis, terutama investor asing, tidak akan ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di Indonesia. Pendampingan, perlindungan, dan guidance yang dihadirkan ILF akan menghapus kesan, bahwa iklim investasi di Indonesia itu beresiko dan rumit.
"Mengacu laporan Bank Dunia berjudul "Global Economic Risk and Implication for Indonesia", September 2019, iklim investasi di negara berpenduduk terbesar keempat di dunia ini masih mendapat nilai minus. Selain tak kompetitif, investasi di Indonesia masih dianggap beresiko dan rumit," pungkas Yenny.
