Berita

Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus/RMOL

Politik

Sekjen Golkar: Pemilu Serentak Bikin Anggaran Bengkak Dan Melelahkan

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 14:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Golkar menyoroti mahalnya biaya Pemilu Serentak 2019 yang besar dan banyaknya korban yang meninggal selama proses demokrasi akbar tersebut.

Hal tersebut menjadi topik Partai Golkar dalam diskusi politik “Pemilu 2019: Evaluasi dan Solusi” di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (24/10).

"Pemilu serentak justru menelan biaya yang lebih mahal dari pemilu terpisah. Anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 24,8 triliun naik 3 persen dibanding Pemilu 2014 sebesar Rp 24,1 triliun," ujar Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus dalam sambutan mewakili Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.


Airlangga yang juga Menko Perekonomian tidak dapat hadir karena harus duduk dalam rapat kabinet Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Lodewijk menjelaskan, pemilu serentak juga memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU), korban yang meninggal sebanyak 144 orang sedangkan yang sakit 883 orang.

"Demikian pula tujuan untuk memperkuat sistem presidensiil tidak terjadi karena partai-partai pengusung pasangan capres dan cawapres yang menang tidak mendapat dampak ekor-jas atau coattail effect dari paslon yang diusungnya," jelasnya.

Anggota DPR RI ini menambahkan, persaingan yang tajam selama Pilpres juga sukses menghadirkan keterbelahan di masyarakat, yaitu munculnya politik identitas agama yang memanas di media sosial sebagai akibat kontestasi hanya diikuti dua peserta.

Untuk itu juga, kata dia, Partai Golkar mendorong diskusi politik ini agar dapat membedah permasalahan secara mendalam.

"Saya berharap dari diskusi politik ini akan lahir semacam rekomendasi mengenai perlunya dilakukan perubahan atau penyempurnaan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya