Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Tidak Pakai Lama, PKS Minta Kabinet Jokowi-Maruf Tancap Gas Bereskan Tiga Persoalan

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 13:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Masih adanya muka-muka lama menghiasi jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pun dianggap bisa mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini bahkan meminta para menteri untuk langsung bekerja.

"Atas nama pimpinan dan anggota PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri. Tugas besar menanti untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).


"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," tegasnya.

Menyambut kabinet baru, PKS yang menjadi parpol di luar pemerintah setidaknya memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan.

Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara masih menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif.

"Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," ujarnya.

Fokus kedua adalah, sektor ketenagakerjaan. Sejalan dengan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung omnibus law cipta tenaga kerja, kementerian harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang diserap banyak SDM serta mampu menumbuhkan UMKM.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kontrol utang negara, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga swasembada, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," pungkas Jazuli.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya