Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Tidak Pakai Lama, PKS Minta Kabinet Jokowi-Maruf Tancap Gas Bereskan Tiga Persoalan

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 13:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Masih adanya muka-muka lama menghiasi jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pun dianggap bisa mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini bahkan meminta para menteri untuk langsung bekerja.

"Atas nama pimpinan dan anggota PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri. Tugas besar menanti untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).


"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," tegasnya.

Menyambut kabinet baru, PKS yang menjadi parpol di luar pemerintah setidaknya memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan.

Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara masih menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif.

"Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," ujarnya.

Fokus kedua adalah, sektor ketenagakerjaan. Sejalan dengan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung omnibus law cipta tenaga kerja, kementerian harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang diserap banyak SDM serta mampu menumbuhkan UMKM.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kontrol utang negara, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga swasembada, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," pungkas Jazuli.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya