Berita

Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Tidak Pakai Lama, PKS Minta Kabinet Jokowi-Maruf Tancap Gas Bereskan Tiga Persoalan

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 13:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabinet Indonesia Maju resmi dilantik. Masih adanya muka-muka lama menghiasi jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pun dianggap bisa mempermudah koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini bahkan meminta para menteri untuk langsung bekerja.

"Atas nama pimpinan dan anggota PKS DPR RI kami ucapkan selamat bekerja kepada para menteri. Tugas besar menanti untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10).


"Saya kira menteri bisa langsung tancap gas, tidak perlu lama penyesuaian agar rakyat bisa langsung merasakan manfaat kebijakan dan perubahan ke arah kemajuan," tegasnya.

Menyambut kabinet baru, PKS yang menjadi parpol di luar pemerintah setidaknya memberi tiga catatan agenda prioritas pembangunan dan perbaikan yang harus diselesaikan.

Pertama, pembenahan sistemik jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama pada aspek perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan peserta BPJS. Fraksi PKS sementara masih menolak kenaikan iuran BPJS karena tidak menyentuh aspek pembenahan sistem pelayanan JKN secara komprehensif.

"Jangan ketidakberesan sistem dibebankan kepada masyarakat costnya," ujarnya.

Fokus kedua adalah, sektor ketenagakerjaan. Sejalan dengan pidato Presiden Jokowi yang menyinggung omnibus law cipta tenaga kerja, kementerian harus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang diserap banyak SDM serta mampu menumbuhkan UMKM.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah kontrol utang negara, mewujudkan kedaulatan pangan, hingga swasembada, serta menumbuhkan ekonomi kreatif yang bertumpu pada potensi dan sumber daya nasional.

"Terus terang kita khawatir dengan kemandirian ini di tengah utang negara yang membengkak, laju investasi asing, tenaga kerja asing dan barang impor yang masif, tanpa proteksi dan keberpihakan yang kuat terhadap sumber daya dan produk dalam negeri," pungkas Jazuli.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya