Ekonomi Kerakyatan Sebatas Jargon, IKPRI: Solusinya Koperasi

Ekonomi kerakyatan yang selama ini digadang-gadang Pemerintah masih sebatas jargon. Hal ini lantaran tidak adanya perhatian kepada koperasi.

Demikian yang disampaikan Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI), Agustitin Setyobudi. Menurutnya, sistem gotong-royong dalam koperasi memberikan jaminan kesejahteraan kepada anggotanya.

Namun amat disayangkan, koperasi banyak dipandang sebelah mata dan kuno. Menurut Agustitin, masyarakat tampaknya lebih percaya kepada bank yang pada dasarnya bagian dari kapitalis.

"Untuk itu, koperasi sendiri harus ada inovasi agar generasi milenial lebih tertarik, salah satu caranya yaitu koperasi harus dimasukan ke dalam kurikulum," ungkap Agustitin saat diwawancarai Kantor Berita Politik RMOL di kantornya di kawasan Menteng, Selasa (22/10).

Jika betul-betul menginginkan perekonomian rakyat Indonesia maju, maka juga harus ada dukungan dan kesadaran dari semua kementerian untuk mengedepankan sistem koperasi.

"Semua menteri tertuju pada ekonomi rakyat, mau menyejahterakan rakyat. Nah itu tidak terlepas dari sistem pengelolaan koperasi," tegasnya.

Yang lebih mengejutkan, Agustitin bercerita, asas koperasi ternyata banyak diterapkan negara lain yang notabene kapitalis. Pun demikian dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu di Gedung DPR/MPR RI.

"Pidato Presiden dalilnya sebenarnya menerapkan asas koperasi. Cuma Presiden mengerti koperasi atau enggak? Jangan-jangan staf ahli ekonominya ekonomi kapitalis," tandasnya.