Berita

Wishnutama Kusubandio/Net

Politik

KABINET INDONESIA MAJU

Wishnutama Memiliki Kemampuan Bekerja Cepat Memangkas Regulasi

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 14:40 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Keputusan Presiden Joko Widodo memilih Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sudah tepat.

Wishnutama adalah sosok pekerja profesional, out of the box minded, dan diyakini memiliki kapabilitas untuk memadukan pariwisata dengan industri kreatif dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan kualitas pariwisata atau quality tourism.

"Kami melihat keunggulan leadership Wishnutama terkait konsep kolaborasi big event, digital tourism, music tourism, culinary tourism, green tourism dan lain-lain yang akan jadi program unggulan ke depan," kata Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Michael Umbas, Rabu (23/10).


Selain itu, lanjut Umbas, bagaimana mempercepat aktivasi lima destinasi super prioritas yang sudah ditetapkan Presiden dengan memberdayakan semua potensi dan sumber daya lokal.

Untuk mewujudkan ini penting segera membangun konektivitas, kesiapan akses serta amenitas dimana Presiden sudah sampaikan akan didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR juga Kementerian BUMN.

"Wishnutama juga memiliki kemampuan bekerja cepat memangkas regulasi dan mempercepat birokrasi terkait pengembangan dan kemudahan investasi di bidang pariwisata," ujar Umbas.

Salah satu tantangan penting juga membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata yang lebih unggul dan berdaya saing. Wishnutama diyakini memiliki pengalaman profesional yang kuat sehingga memahami proses penyiapan SDM dengan standar yang tinggi.

"Kami meyakini target capaian Wisman di angka 20 jutaan di era Wishnutama sebagai Menparekraf tentu bukan target fantastis jika semua prasyarat dan kesiapan infrastruktur dikerjakan simultan, bersinergi, kolaborasi bersama-sama antara pemerintah, asosiasi, industri, masyarakat. Semoga," demikian Umbas.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya