Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Idris: Jargon "Kerja Kerja Kerja" Harus Diganti

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 14:29 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kabinet baru telah terbentuk dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Keperesidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Kini rakyat mengawasi dan menanti sepak terjang Presiden dan para pembantunya mengurai benang kusut berbagai persoalan di negeri ini. Kompleksitas persoalan yang dihadapi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan motto "kerja kerja kerja" seperti jargon yang diserukan periode pertama Jokowi.

"Menguraikan persoalan negeri ini perlu gagasan, narasi, baru kemudian kerja," kata Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Fahira Idris dalam keterangannya.


Senator asal DKI Jakarta ini mengungkapkan, Indonesia Maju yang menjadi tagline pemerintahan Jokowi-Maruf membutuhkan sebuah gagasan dan narasi besar sebagai ruh penyemangat para menteri untuk bekerja.

Gagasan dan narasi besar ini juga penting bagi rakyat agar bisa mengetahui, memahami, dan mengawal wajah Indonesia seperti apa yang ingin diwujudkan Presiden lima tahun ke depan.

Rakyat akan memberi dukungan jika gagasan dan narasi yang disampaikan benar-benar menyentuh persoalan rakyat, mempunyai solusi cerdas untuk mengurainya, dan disampaikan dengan penuh optimisme.

"Saya kira jargon 'kerja kerja kerja' harus diubah. Pak Jokowi harus lebih sering sampaikan apa gagasan besarnya menjadikan Indonesia lebih maju kehadapan publik. Karena para menteri ini kan tidak punya visi misi yang ada visi misi Presiden yang harus mereka jalankan. Tuangkan gagasan tersebut dalam narasi yang mampu menyakinkan rakyat sehingga rakyat ikut mendukung," ujar Fahira.

Harus diakui di periode pertama, lanjut Fahira, karena jargon "kerja kerja kerja", rakyat jarang disuguhkan gagasan besar presiden bagi negeri ini misalnya saja soal keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Belum lagi isu-isu spesifik misalnya pemberantasan korupsi, soal lingkungan hidup dan irisan dengan pembangunan dan investasi serta soal HAM, dan isu lainnya.

Gagasan dan narasi Jokowi juga sangat terbatas menanggapi isu-isu kekiniaan misalnya soal Papua. Keterbatasan gagasan dan narasi ini mengakibatkan, publik tidak sepenuhnya memahami apa yang hendak dilakukan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.

Menurut Fahira, rakyat harus mendengar gagasan Presiden yang akan memfokuskan pembangunan SDM sebagai jalan untuk Indonesia maju. Seperti apa narasi Presiden untuk menuntaskan masalah-masalah utama yang menghambat pembangunan SDM di negeri ini.

"Jadi mewujudkan Indonesia Maju itu dimulai dari gagasan dan narasi baru kemudian kerja. Kerja tanpa gagasan dan narasi, akan membuat apa yang dikerjakan Presiden dan pembantunya kehilangan spirit dan hasilnya pun tidak akan signifikan. Selama keadilan hukum, ekonomi, dan sosial masih belum dirasakan, Indonesia Maju tidak akan pernah terwujud. Nah, Presiden perlu sampaikan gagasan besarnya bagaimana agar keadilan hukum, ekonomi, dan sosial bisa dirasakan sehingga rakyat optimis lima tahun ke depan Indonesia benar-benar bisa maju," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya