Berita

Meutya Hafid/RMOL

Politik

Golkar: Tiga PR Besar Prabowo Sebagai Menhan

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis," kata Meutya, yang pernah menjabat pimpinan Komisi I DPR, Rabu (23/10).

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar Prabowo sebagai Menhan.


Pertama, Prabowo segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Target MEF alutsista Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen.

"Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent," ujar Meutya.

Kedua, mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.

"Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama," sebut Meutya dalam keterangannya.

PR ketiga yang menjadi perhatian adalah, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI pada 5 Oktober 2019 sudah jelas, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.

DPR bersama Kemenhan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. Diharapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya.

Meutya menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu, dewan mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan, bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.

"Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid," tutup mantan wartawan ini.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya