Berita

Meutya Hafid/RMOL

Politik

Golkar: Tiga PR Besar Prabowo Sebagai Menhan

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis," kata Meutya, yang pernah menjabat pimpinan Komisi I DPR, Rabu (23/10).

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar Prabowo sebagai Menhan.


Pertama, Prabowo segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Target MEF alutsista Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen.

"Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent," ujar Meutya.

Kedua, mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.

"Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama," sebut Meutya dalam keterangannya.

PR ketiga yang menjadi perhatian adalah, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI pada 5 Oktober 2019 sudah jelas, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.

DPR bersama Kemenhan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. Diharapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya.

Meutya menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu, dewan mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan, bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.

"Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid," tutup mantan wartawan ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya