Berita

Meutya Hafid/RMOL

Politik

Golkar: Tiga PR Besar Prabowo Sebagai Menhan

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

"Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis," kata Meutya, yang pernah menjabat pimpinan Komisi I DPR, Rabu (23/10).

Legislator asal Sumatera Utara ini mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar Prabowo sebagai Menhan.


Pertama, Prabowo segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Target MEF alutsista Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen.

"Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent," ujar Meutya.

Kedua, mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.

"Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama," sebut Meutya dalam keterangannya.

PR ketiga yang menjadi perhatian adalah, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI pada 5 Oktober 2019 sudah jelas, salah satu yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.

DPR bersama Kemenhan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. Diharapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya.

Meutya menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu, dewan mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan, bahkan Kemenhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.

"Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerjasama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid," tutup mantan wartawan ini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya