Berita

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Jika Jadi Menteri, Prabowo Harus Tunduk Pada Jokowi

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 04:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Kabinet Kerja II yang saat ini tengah bergulir bukan hanya membahas orang perorangan, melainkan lebih penting bicara soal sistem.

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berpandangan, publik harus sadar bahwa sistem yang dianut dalam pembentukan kabinet adalah presidensial, di mana pemilihan menteri hak prerogatif Presiden.

"Siapapun menterinya harus bekerja untuk Presiden," kata Fahri dalam acara ILC TVOne, Selasa (22/10).


Pengaggas Garbi ini bahkan menyinggung pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu lalu (20/10). Ia mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para menterinya untuk bekerja sungguh-sungguh, jika tidak maka presiden siap untuk mencopot menteri tersebut.

Bagi Fahri, sikap Presiden ini sudah tepat jika melihat sistem pembentukan menteri itu sendiri.

"Semuanya harus kerja, termasuk Pak Prabowo ataupun Airlangga karena otomatis jadi bawahan Presiden, tidak boleh didikte ketua umum," tandasnya.

Prabowo menjadi salah satu dari puluhan tokoh yang diundang ke Istana untuk membahas soal menteri Kabinet Kerja II. Usai bertemu Jokowi, Prabowo yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo mengaku diminta untuk membantu pemerintahan dari sisi pertahanan. Publik pun menilai hal ini menjadi sinyalemen masuknya Ketum Gerindra sebagai menteri Jokowi.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya