Berita

Natalius Pigai/Net

Politik

Klaim Bahlil Wakili Papua Dipertanyakan, Diultimatum 3x24 Jam

SELASA, 22 OKTOBER 2019 | 23:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengakuan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Bahlil Lahadalia sebagai anak Papua diprotes sejumlah kalangan.

Salah satu yang mempersoalkan pengakuan itu adalah aktivis Papua sekaligus mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ia bahkan mengultimatum Bahlil untuk segera membuktikannya.

"Yang terhormat saudara Bahlil, saya kasih waktu 3 hari untuk membuktikan Anda asli Papua, buktikan bahwa ayah dan ibu serta Anda lahir di Papua," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Selasa (22/10).


Menurutnya, jika tak terbukti, pernyataan Bahlil sama saja melecehkan dan menghina masyarakat Papua yang selama ini hidup dalam tekanan.

"Kalau anda tidak bisa buktikan, maka semua urusan akan terbuka dan siap berhadapan dengan hukum nagara ini untuk mempertahankan harga diri bangsa saya," paparnya.

Dalam pernyataannya, Pigai juga menyertakan pengakuan salah seorang aktivis Papua lainnnya, yakni Fransiskus Xaverius Magai yang diunggah melalui akun media sosial Facebook.

Keterangan tersebut menyebutkan bahwa Bahlil bukanlah orang asli Papua dan tidak memiliki ikatan darah dengan Papua.

Berikut pernyataan Fransiskus Xaverius Magai yang diunggah di akun Facebooknya.

Ayah dan ibu dari Bahlil Lahadalia itu bukan orang asli Papua. Itu artinya beliau tidak ada ikatan darah dengan Papua. Jangan mengunakan hak adat orang asli Papua untuk mewakili kami duduk sebagai menteri di kabinet. Jokowi harus adil dan selektif dalam menentukan kursi menteri jatah orang asli Papua sebegai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat orang asli Papua. Hak-hak orang Papua harus dikembalikan ke orang Papua. Kalau tidak maka kepercayaan orang Papua terhadap negara akan makin merusut. Konflik horisontal bisa saja akan terus meledak.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Merawat Tradisi Intelektual Mahasiswa Lewat Peluncuran Buku Pergerakan

Senin, 06 Juli 2026 | 03:59

Demokrasi Liberal dan Benteng Oligarki

Senin, 06 Juli 2026 | 03:43

ICX Realisasikan Buyback Rp71 Miliar Perkuat Sistem Tata Kelola

Senin, 06 Juli 2026 | 03:20

Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Vape Isi Ganja Beromzet Miliaran

Senin, 06 Juli 2026 | 02:59

Manifesto AJIP Bali: Ketika Pariwisata Kehilangan Arah

Senin, 06 Juli 2026 | 02:35

Perpres 111/2025 soal LGBT Ancaman Nirmiliter jadi Langkah Preventif Terukur

Senin, 06 Juli 2026 | 02:12

Nyali Semesta: Ali Khamenei dan Puncak Kepemimpinan Transendental

Senin, 06 Juli 2026 | 01:57

UMKM dan Budaya Minangkabau Bergaung di Malaysia

Senin, 06 Juli 2026 | 01:40

Jaksa telah Berubah Menjadi Pengacara Jokowi

Senin, 06 Juli 2026 | 01:20

Aiptu Sumaryanto jadi Korban Ketiga yang Gugur saat Gerebek Bandar Narkoba di Katingan

Senin, 06 Juli 2026 | 00:59

Selengkapnya