Tidak ada yang perlu diragukan lagi kapabilitas dan loyalitas jenderal Tito Karnavian kepada negara. Sejak mengemban tugas Kapolri, dia buktikan dengan kebijakan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) dan berhasil meningkatkan kepercayaan publik.
Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing memaparkan, keberhasilan kebijakan Kapolri itu dapat dilihat dari beberapa hasil lembaga survei. Salah satunya pada Mei 2018 dari Alvara Research Center.
Survei itu merekam tingkat kepuasan publik terhadap Polri sebesar 78,8 persen atau meningkat 1,6 persen dari bulan Febuari 2018 dan menempatkan Polri di posisi ke-3 terbaik.
Tiga kebijakan utama, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, dan manajemen media nyatanya juga mampu mendapatkan 87,8 persen kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang dibuktikan oleh Survei LSI pada Juli 2018 dan berada di posisi ke-3 terbaik.
Pada Juni 2018,
Kompas melalui lembaga surveinya, kepercayaan publik terhadap Polri yang mencapai 82,9 persen, tertinggi sejak era reformasi. Selain itu, dalam dunia Internasional melalui survei Gallup pada 2018, Indonesia berada pada posisi ke-9 negara teraman dengan kepercayaan terhadap kepolisian dari 142 negara lain.
Terakhir, pada survey Alvara Research Center terbaru. Selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019, Polri mendapatkan nilai 78,1 persen sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi dan berada di peringkat ke-3 setelah TNI dan KPK.
“Tito telah menorehkan keberhasilan yang luar biasa sehingga kepolisian kita benar-benar profesional, modern dan terpercaya,†pungkas Emrus.
Sementara itu, pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta berpendapat, rekam jejak Tito yang sangat menguasai terorisme dinilai sukses dalam membawa korps Bhayangkara menjadi lebih modern dan mengalami peningkatan kepercayaan dari masyarakat.
“Tentu menjadi pertimbangan penting ketika akhirnya mendapatkan tugas baru, terutama untuk membenahi institusi yang besar dan kompleks, seperti Kemendagri,†kata Stainalaus.
Kepiawaian Tito di bidang radikalisme dan terorisme menjadi catatan khusus, jika dihubungkan dengan menguatnya isu paham radikal yang menjangkiti ASN tertentu.
Selain itu, isu perampingan birokrasi yang memerlukan eksekutor yang handal tentu sangat tepat jika dihadapkan dengan karakter dan rekam jejak Tito Karnavian.
“Pilihan Joko Widodo jika memilih Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri sangat tepat,†pungkas Stanislaus.
