Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Visi Jokowi Tak Bakal Terwujud Kalau Menteri Ekonominya Tidak Dirombak Total

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 21:12 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Visi Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato perdananya sebagai presiden periode kedua di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta terancam tidak bisa dicapai bila kinerja pemerintah di sektor ekonomi tidak dibenahi secara total.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan ingin agar rakyat Indonesia pada tahun 2045 pendapatannya Rp 27 juta per kapita per bulan.

Menurut Ekonom Senior Rizal Ramli, visi Jokowi bisa saja dicapai, namun dengan syarat, ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 5 persen hinggan 2045.


"Itu lompatan yang sangat tinggi sekali, kami melakukan perhitungan, untuk bisa mancapai itu, ekonomi Indonesia harus tumbuh antara 7-8 persen hingga tahun 2045," kata Rizal saat dimintai tanggapannya dalam siaran TV One, Senin (21/10).

Menurutnya, visi Jokowi bukan hanya sekadar keinginan semu, hal itu bisa diwujudkan karena negara-negara lain pernah berhasil melakukannya.

Ia mencontohkan, Tiongkok (China) pernah melakukan hal itu, kini Tiongkok menjadi negara yang super kaya, kuat secara ekonomi. Selain itu ada Jepang, usai terpuruk di Perang Dunia II, Jepang bangkit, dengan cara-cara khusus pertumbuhan ekonomi Jepang menyentuh dua digit, di atas 10 persen.

"Cita-cita dan impian Pak Jokowi ini besar sekali, tetapi kalau dia masih mengandalkan tim ekonomi yang lama, mohon maaf, payah deh, segitu-segitu saja, 5 persen doang," ujar Mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini.

Menurut Rizal, kalau pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, visi Jokowi di 2045 pasti tidak tercapai.

Selain itu, Rizal menambahkan, saat ini Indonesia terlalu bergantung pada arahan-arahan Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatur perekonomian. Alhasil, pertumbuhan stagnan di 5 persen. Karena pada dasarnya, kata Rizal, saran Bank Dunia dan IMF justru menahan pertumbuhan ekonomi.

"Kenapa gagal hanya di 5 persen, karena mengandalkan obat IMF dan Bank Dunia, yaitu dengan melakukan pengetatan anggaran dan ngejar pajak. Ekonomi yang lagi melambat, bila pajak dikejar terutama yang menengah ke bawah, lalu anggaran dipotong, sudah pasti makin nyungsep," urainya.

Rizal mengungkapkan, tiga tahun lalu ia pernah menyampaikan kepada Jokowi kalau tidak ada perubahan dengan strategi ekonomi, pertumbuhan akan stagnan di 5 persen.

"Saya katakan ke Pak Jokowi, Mas, kalau begini terus sampai 2019 pasti mentok, maksimum di 5 persen, dan ramalan kami itu terjadi," katanya.

Ia menilai, saat ini ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi bila ingin perekonomian Indonesia meningkat, salah satunya dengan restrukturisasi utang. Pasalnya, versi Rizal, bunga utang Indonesia saat ini kelewat tinggi, ditambah tenornya terlalu pendek.

Ia mengatakan, perlu ada pendekatan dengan cara-cara yang lebih inovatif dalam pengelolaan utang.

"Ada cara-cara lain, kita bisa swap bunga mahal dengan bunga yang long term dan lebih murah, karena kalau bunga utang kita turun saja hingga 1,5 persen itu bisa buat menyelamatkan BPJS yang 29 triliun," demikian Rizal Ramli.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya