Berita

Joko Widodo-Maruf Amin/Net

Politik

Jokowi Harus Pilih Menteri Yang Pengalaman Atasi Konflik Di Dalam Dan Luar Negeri

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 07:28 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan jajaran menteri kabinetnya pada hari ini, Senin (21/10). Namun, belum jelas dimana dan jam berapa nama-nama pembantu presiden itu diumumkan.

Walau belum jelas siapa nama yang akan dipilih, Jokowi disarankan untuk memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang terjadi dibelakangan ini.

"Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden," ujar Pengamat Politik dari Indobarometer Muhammad Qodhari ketika dihubungi wartawan, Minggu (20/10).


Yang paling penting adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul.

"Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme. Saya kira ini masalah besar ini, yang harus benar benar diperhatikan," kata dia.

Untuk itu peran menteri di periode kedua ini diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dapat memicu konflik melalui pendekatan-pendekatan yang baru.

"Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujar dia.

Di timur Indonesia masih punya madalah di Papua, di Barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius Jokowi-Maruf.

"Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme ini di kemudian hari," ujar dia.

Termasuk, lanjut dia, Jokowi perlu memiliki menteri, yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.

"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi saja. Maka pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, pendekatannya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," kata dia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya