Jokowi Harus Pilih Menteri Yang Pengalaman Atasi Konflik Di Dalam Dan Luar Negeri

Presiden Joko Widodo berencana mengumumkan jajaran menteri kabinetnya pada hari ini, Senin (21/10). Namun, belum jelas dimana dan jam berapa nama-nama pembantu presiden itu diumumkan.

Walau belum jelas siapa nama yang akan dipilih, Jokowi disarankan untuk memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang terjadi dibelakangan ini.

"Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden," ujar Pengamat Politik dari Indobarometer Muhammad Qodhari ketika dihubungi wartawan, Minggu (20/10).

Yang paling penting adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul.

"Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme. Saya kira ini masalah besar ini, yang harus benar benar diperhatikan," kata dia.

Untuk itu peran menteri di periode kedua ini diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan sosial yang dapat memicu konflik melalui pendekatan-pendekatan yang baru.

"Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujar dia.

Di timur Indonesia masih punya madalah di Papua, di Barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius Jokowi-Maruf.

"Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme ini di kemudian hari," ujar dia.

Termasuk, lanjut dia, Jokowi perlu memiliki menteri, yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.

"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi saja. Maka pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, pendekatannya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," kata dia.