Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kedua dari kiri) saat syukuran pelantikan Jokowi/Ist
Ada lima fokus pembangunan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mengarungi kepemimpinannya bersama KH Maruf Amin lima tahun ke depan.
Namun dalam target pemerintah yang disampaikan pada pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu, tak satupun bidang hukum yang disinggung Presiden Jokowi.
Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menilai pidato yang disampaikan bukanlah pidato kenegaraan sebagaimana dalam sidang tahunan 16 Agustus lalu.
"Ini merupakan pidato pengukuhan beliau sebagai Presiden sehingga yang disampaikan adalah sebuah visi 2045 yang akan datang," kata Hasto di sela acara syukuran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu malam (20/10).
Dewasa ini, persoalan hukum menjadi sorotan utama terhadap pemerintahan Jokowi. Sebut saja soal RKUHP dan Revisi UU KPK yang mendapat beragam penolakan dari masyarakat.
Bahkan Revisi UU KPK yang telah resmi menjadi Undang-Undang baru KPK sudah berlaku tanpa tanda tangan presiden. Padahal, banyak masyarakat menilai UU tersebut telah mengamputasi bahkan melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Akan tetapi, lima pandangan presiden soal pembangunan yang disampaikan dalam pidato pelantikan juga tak kalah penting.
"Ini sebuah haluan yang harus dijalankan kita sebagai suatu bangsa agar punya arah, tapi berakar kuat sebagai rakyat Indonesia," tandasnya.
Setidaknya, ada lima fokus pembangunan yang akan dikejar pemerintah lima tahun ke depan, yakni memprioritaskan pembangunan SDM yang pekerja keras dan dinamis, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi yang menjadi kendala, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, dan transformasi ekonomi.
