Berita

Ekonom senior DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Urai Alasan Austerity Penyebab Ekonomi Stagnan

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 | 19:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan sejak dipimpin Presiden Joko Widodo bukan hal yang mengejutkan bagi ekonom senior DR Rizal Ramli.

Sejak tahun 2017 lalu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh. Ini lantaran ada kebijakan salah yang terus diambil menteri-menteri di bidang ekonomi.

“Kondisi hari ini memang terjadi stagnasi. Hingga 2019 hanya akan naik 5 persen,” ujar RR, sapaan akrabnya saat diwawancara sebuah media pada Desember 2017 lalu.


Dia menguraikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan yang salah karena mengikuti arahan Bank Dunia. Kebijakan makro ekonomi yang diambil baginya super konservatif dan terlalu text book. Salah satu yang disorti adalah program pengetatan anggaran atau austerity.

“Ini di latin Amerika gagal, di Yunani sampai tiga kali malah jadi makin parah,” terangnya.

Prinsip austerity, urainya, selalu mendasarkan pada pengetatan anggaran demi penghematan. Di satu sisi mereka turut memburu pajak secara besar-besaran. Tujuan utamanya, untuk menyisakan uang lebih demi membayar utang ke kreditor.

“Jadi prioritas utamanya adalah kepastian ada pembayaran pada kreditor,” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.

Bagi mereka yang mengambil kebijakan austerity, kata Rizal, tidak pernah peduli dengan nasib rakyat. Ekonomi stagnan, daya beli anjlok, hingga rakyat tidak puas bukan masalah penting. Sebab, yang paling penting kreditor jadi prioritas nomor satu.

Hal itu juga yang membuat asing selalu mengeluarkan pujian pada pemerintah. Sebab, kebijakan yang diambil bagus bagi mereka.  

“Karena kalau kita potong anggaran, berarti ada uang buat bayar utang ke kreditor,” tegasnya.

“Jadi kalau ada yang bilang prioritas utama kita infrastruktur, nol!. Prioritas nomor satu pemerintah adalah bayar utang, supaya menyenangkan kreditor,” tutup Rizal Ramli.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya