Berita

Ekonom senior DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Urai Alasan Austerity Penyebab Ekonomi Stagnan

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 | 19:54 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan sejak dipimpin Presiden Joko Widodo bukan hal yang mengejutkan bagi ekonom senior DR Rizal Ramli.

Sejak tahun 2017 lalu, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah memprediksi ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh. Ini lantaran ada kebijakan salah yang terus diambil menteri-menteri di bidang ekonomi.

“Kondisi hari ini memang terjadi stagnasi. Hingga 2019 hanya akan naik 5 persen,” ujar RR, sapaan akrabnya saat diwawancara sebuah media pada Desember 2017 lalu.


Dia menguraikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan yang salah karena mengikuti arahan Bank Dunia. Kebijakan makro ekonomi yang diambil baginya super konservatif dan terlalu text book. Salah satu yang disorti adalah program pengetatan anggaran atau austerity.

“Ini di latin Amerika gagal, di Yunani sampai tiga kali malah jadi makin parah,” terangnya.

Prinsip austerity, urainya, selalu mendasarkan pada pengetatan anggaran demi penghematan. Di satu sisi mereka turut memburu pajak secara besar-besaran. Tujuan utamanya, untuk menyisakan uang lebih demi membayar utang ke kreditor.

“Jadi prioritas utamanya adalah kepastian ada pembayaran pada kreditor,” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.

Bagi mereka yang mengambil kebijakan austerity, kata Rizal, tidak pernah peduli dengan nasib rakyat. Ekonomi stagnan, daya beli anjlok, hingga rakyat tidak puas bukan masalah penting. Sebab, yang paling penting kreditor jadi prioritas nomor satu.

Hal itu juga yang membuat asing selalu mengeluarkan pujian pada pemerintah. Sebab, kebijakan yang diambil bagus bagi mereka.  

“Karena kalau kita potong anggaran, berarti ada uang buat bayar utang ke kreditor,” tegasnya.

“Jadi kalau ada yang bilang prioritas utama kita infrastruktur, nol!. Prioritas nomor satu pemerintah adalah bayar utang, supaya menyenangkan kreditor,” tutup Rizal Ramli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya