. Seperti penyakit akut, rendahnya serapan anggaran Pemerintah Aceh terus kambuh tiap tahun. Tranfer belasan triliun dari pemerintah pusat terkesan mubazir alias menjadi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Memasuki pertengahan Oktober 2019, realisasi keuangan RAPBA-P 2019 per SKPA baru sekitar 44,5 persen dari Pagu Rp 17,327 triliun. Itu artinya, dua bulan menjelang Desember 2019, pemerintahan Nova Iriansyah harus menghabiskan keuangan hingga Rp 9 triliun lebih.
Di situs
publik.p2k-apba.acehprov.go.id, terlihat serapan anggaran di 58 SKPA baru 44,5 persen dari target 58,5 persen di akhir Oktober 2019 atau hanya memiliki sisa waktu 11 hari lagi untuk mencapat serapan 13,6 persen.
Kondisi ini disebabkan karena serapan anggaran ditingkat SKPA sangat buruk. Tercatat ada 15 SKPA dengan realisasi keuangan di bawah 50 persen. Bahkan ada dua SKPA yang baru merealisasikan keungannya di bawah 15 persen.
Asisten II Pemerintah Aceh, Teuku Ahmad Dadek menjelaskan, selisih realisasi anggaran dari target disebabkan oleh berbagai macam masalah. Namun, ia memastikan akan merealisasikan anggaran di atas 90 persen di akhir November 2019.
“Dana Otsus tahap II baru masuk ke kas kita pada Jumat sore kemarin (18/10) sebesar Rp 3,1 triliun. Padahal tagihan rekanan dari kabupaten kota terus datang. Jadi, begitu proses administrasi selesai akan berkurang signifikan,†jelas Teuku Ahmad Dadek di Banda Aceh, Sabtu (19/10).
Penyebab lain menurut Teuku Ahmad Dadek, khusus pengadaan barang banyak rekanan tidak meminta uang muka sehingga kas daerah masih utuh.
“Biasanya tiap tahun memang begitu ditabelkan ada pembanding tahun lalu. Apalagi tutup kontrak fisik Desember. Kalau target Oktober kan selisih 13 persen dan masih ada waktu 13 hari lagi. InsyaAllah tercapai,†katanya optimistis.
Laporan: Azhari Usman
