Silvia Devi Soembarto (berkemeja merah) saat diskusi di Kantor GPII/RMOL
Presiden Joko Widodo disarankan agar berhati-hati memilih calon menteri. Harus independen dan jangan mudah dipengaruhi sejumlah pihak. Jokowi harus memilih pembantu yang berjiwa Pancasila.
Demikian disampaikan politisi PKPI Silvia Devi Soembarto dalam diskusi bertajuk "Mencari Menteri Yang Berintegritas Dalam Kabinet Jokowi-Amin" oleh Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) DKI Jalarta, di kantor GPII, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).
Hadir juga sebagai pembicara pengamat media Ahmad Toha Almansyur, pengamat politik Dwi Hidayat dan Waketum GPII Jakarta Saifullah.
"Menteri yang kita inginkan berjiwa Pancasila, bisa menjaga Pancasila, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat," ujar Silvi.
Selain itu, kata Silvia, siapapun yang dipilih Jokowi menjadi menteri dia harus berintegritas dan kapabilitas. Kapabilitas ukurannya kemampuan untuk meraih satu tujuan. Misalnya, membangun SDM dan pemberdayaan perempuan.
"Supaya negara ini maju, bikin terobosan baru. kebijakan-kebijakan baru kayak Menteri Susi. Jangan kaku pada sistem," katanya.
Tak sampai disitu, Silvia menambahkan menteri Jokowi harus loyal. Sang menteri yang dipilih nantinya harus dapat melindungi Jokowi dari serangan lawan-lawan politik.
"Itulah harapan kita semua. Menunjuk menteri juga jengan kerena balas budi," tandasnya.
Sementara itu, Ahmad Toha Almansyur mengatakan pemilihan menteri merupakan hak proregatif mutlak Jokowi sebagai presiden. Siapapun menteri yang ditunjuk Jokowi harus dihormati.
"Urusan menteri ini kan hak proregatif presiden. Jadi terserah presiden mau pilih siapa," katanya.
Kendati demikian, Toha mengatakan akan ada tarik-menarik antar partai koalisi dengan Jokowi dalam perebutan kursi menteri, meskipun pemilihan menteri merupakan hak proregatif presiden.
"Saya yakin tidak ada menteri yang geer meski namanya banyak beredar. Karena sekelas calon Wapres saja dalam hitungan detik berubah," katanya.
Adapun Dwi Hidayat, menyampaikan calon menteri Jokowi tidak cukup hanya pada sosok berintegritas. Soal kapasitas calon menteri juga harus menjadi perhatian Jokowi.
"Menteri harus mampu menerjemahkan visi-misi presiden. Jadi integritas tidak cukup. Integritas harus dibarengi dengan kapasitas dan kualitas. Apakah programnya itu berkualitas atau tidak," tukas Dwi.
Dwi juga meminta Jokwi menjaga independensi dalam memilih calon pembantunya. Tidak boleh patuh pada tekanan-tekanan politik. Tapi pada sisi lain, Jokowi juga harus menghargai kerja keras parpol dan relawannya saat pilpres.
"Ini momentum bagi Jokowi bagaimana menteri ini tidak ada intervensi. Ini untuk Indonesia yang baik ke depannya," kata Dwi.
