Berita

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Bisnis

JK: Perekonomian Bisa Di Bawah 5 Persen Kalau Tidak Ada Tindakan Tegas

SABTU, 19 OKTOBER 2019 | 14:54 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menilai kondisi perekonomian Indonesia harus menilai secara keseluruhan. Mulai dari kondisi ekonomi global, efeknya kepada Indonesia, dan hasil akhirnya.

"Kalau kita berbicara tentang ekonomi Indonesia tentu tidak lengkap kalau kita tidak berbicara ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kita juga harus melihat apa korelasi sistem ekonomi di dunia kepada Indonesia," kata JK dalam keterangan tertulis Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Sabtu (19/1).

Hal itu dikemukakan JK dalam forum Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (18/10).
 

 
Menurut JK, sistem ekonomi dunia saat ini mengalami perubahan besar-besaran. Pasalnya, perusahaan raksasa di dunia tidak lagi perusahaan yang berkecimpung dalam sektor energi atau keuangan seperti Saudi Aramco, Exxon, atau pun Citibank.

"Dan apa efeknya kepada kita maka tentu akan menjadi suatu perubahan di dunia. Teknologi, climate change berubah semuanya. Dulu bisnis atau perusahaan itu energi, Exxon, Aramco dan sebagainya, atau perbankan seperti Citibank segala macam. Itulah multi nasional company yang hebat," ungkapnya.
 
JK mengatakan, saat ini perusahaan-perusahaan raksasa dunia justru yang berkecimpung dalam ekonomi digital seperti Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, dan sebagainya. Ini perubahan besar dan mendasar yang harus dilihat di sekarang dan masa depan.

"Sekarang pengusaha yang paling besar dan yang paling kaya Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Artin ya, energi dikalahkan oleh digital economy. Jadi perkembangan-perkembangan itu yang terjadi di dunia yang kemudian merubah gaya ekonomi dunia dan efeknya kepada kita," imbuhnya.

JK juga menyinggung soal konflik di berbagai belahan dunia baik Brexit, perang Dagang AS-China, konflik Korea dan Jepang, dan sebagainya. Indonesia yang merupakan negara di Asia Tenggara punya pilihan untuk mengambil keuntungan dalam berbagai konflik tersebut atau justru ikut mengalami kerugian.

"Asia Tenggara mempunyai dua kemungkinan, bisa mencari keuntungan dari trade war atau mengalami kerugian dari trade war," sebutnya.
 
JK menyinggung soal kondisi ekonomi dunia dengan menganalogikannya dengan model celana.

"Kalau rentetan daripada sistem ekonomi, sistem ekonomi itu kayak celana saja, bagian bawahnya itu. Garis ini lebar bawahnya, kemudian kecil setelah 10-20 tahun, kemudian lebar, kemudian kembali lagi kecil," ucapnya.
 
JK khawatir perlambatan ekonomi dunia akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Pasalnya, Dana Moneter Internasional (IMF) kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global menjadi 3 persen.

"Perekonomian kita bisa tumbuh di bawah 5 persen kalau enggak ada tindakan tegas," tuturnya.

JK mengungkapkan pemerintah tetap harus mewaspadai kemungkinan berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Selama Donald Trump masih menjadi Presiden, ekonomi global akan sulit merekah.

"Selama Trump masih menjadi Presiden, rasa-rasanya masih sulit buat ditingkatkan," terangnya.

JK menilai ekspor dan investasi menjadi kunci untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global tersebut. Dua indikator ini sedang digenjot pemerintah, baik dari sisi perbaikan regulasi maupun pemberian insentif fiskal.

"Kita harus perhatikan. Ke depan bagaimana meningkatkan investasi. Ada tax holiday, tax allowance," demikian JK yang menjabat dua kali Wakil Presiden.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya