Komisi Orang Hilang dan korban kekerasan (KontraS) diminta tidak buru-buru menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari M. Yusuf Kardawi (19) meninggal karena ditembak.
"Kami ingatkan kepada KontraS jangan cepat mengambil keputusan bahwa mahasiswa itu tewas ditembak," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, Sabtu (19/10).
Menurut mantan anggota Kompolnas ini, sebelum memberikan pernyataan kepada publik atas hasil investigasinya, KontraS harus lebih dulu melihat bukti-bukti materil dan hasil otopsi dari korban, baru memberikan putusan.
"Jadi tidak menduga-menduga penyebab kematian korban. Sebab, kepastian korban ditembak atau tidak itu sepenuhnya dilihat dari hasil otopsi korban,' terangnya.
Jelas Edi, pernyataan KontraS itu sangat berbahaya dan bisa membuat gejolak baru dan menimbulkan situasi menjadi tidak kondusif.
"Kami sarankan KontraS lebih dahulu koordinasi dengan Polri untuk melihat hasil otopsi korban seperti apa hasilnya," sebut dosen hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Ditambahkannya, bicara masalah hukum tentu harus disertai dengan pembuktian berupa alat bukti materil dan hasil otopsi korban, agar bisa dipastikan korban meninggal apakah karena ditembak atau penyebab lain.
"Ketentuan dalam hukum mengatur demikian," demikian Edi Hasibuan.
KontraS mengaku menemukan fakta lain terkait tewasnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo bernama Randi (21) dan M. Yusuf Kardawi (19). KontraS menyatakan ada kemungkinan Yusuf juga tewas karena tertembak.
Investigasi ini dilakukan dengan metode wawancara saksi mata di lapangan. KontraS juga melakukan komunikasi dengan lembaga Ombudsman dan tim kuasa hukum korban, termasuk kroscek dengan media di lokasi juga sudah dilakukan.
Investigasi dilakukan setelah terjadinya demo ricuh di Kendari yang menewaskan mahasiswa.
"Hasil temuan awal kita bahwa kami menduga dua orang mahasiswa ini mengalami penembakan. Kalau kami menduga penembakan ini terjadi kepada almarhum M. Yusuf Kardawi yang berada persis di samping Kantor Disnaker," kata Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS, Arif Nur Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin lalu (14/10).
