Presiden Joko Widodo disarankan tidak hanya doyan dan jago blusukan ke rakyat. Tapi juga harus blusukan khusus ke industri-industri.
"Karena di sanalah titik lemah ekonomi kita," kata pakar ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof. Didik J. Rachbini dalam keterangannya, Sabtu (19/10).
"Jika di sana selesai, maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, meskipun tidak bisa menyamai pertumbuhan pada periode 1970-1997, yang tinggi sampai setingkat 7,1 persen rata-rata," lanjut Didik.
Hal itu juga disampaikannya dalam forum Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (18/10).
Menurut Didik, catatan paling krusial yang harus diselesaikan pada saat ini adalah daya saing yang lemah. Kemampuan ekspor sangat lemah dan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia. Defist neraca berjalan terus berlangsung, neraca jasa berat karena defisit neraca jasa angkutan dan defisit pendapatan primer sangat tinggi.
"Sekarang bertambah lagi beban neraca perdagangan semakin lemah. Itu karena kekuatan industri luluh lantak dan kita hanya berdagang komoditi ala jaman kolonial," ungkapnya.
Isu berikutnya adalah APBN. Jelas Didik, pada sisi pengeluran yang boros dan populis. Kebijakan ekonomi hanya membagi-bagi kartu dan menebar uang tanpa melihat sisi produktivitas. Anggaran transfer ke daerah sampai Rp 700 trilun habis 80-90 persen hanya untuk biaya rutin gaji pegawai, kantor, transpoprtasi.
Banyak pos anggaran atau tepatnya puluhan ribu item yang boros dan sangat tidak produktif sangat sulit untuk ditertibkan, kecuali ada kepemimpinan yang baik.
"Ekonomi dan kebijakan anggaran memerlukan kepemimpinan ekonomi yang tidak biasa. Jika tidak ada kepemimpinan ekonomi, maka APBN akan dicabik-cabik secara politik sampai tersisa ampas yang tidak bisa masuk ke proses produktif," demikian Didik.
