Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni/Net
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) mendukung aparat gabungan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan pelantikan presiden agar berjalan aman, damai dan riang gembira. Pelantikan kepala negara adalah pesta rakyat menyambut pemimpin baru.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP GPII Masri Ikoni dalam acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) GPII 2019 dan resepsi Milad ke-74 GPII, di kawasan Cikini, Mentang, Jakarta, Jumat (18/10).
Joko Widodo dan Maruf Amin akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dalam sidang MPR RI pada 20 Oktober 2019.
Menurut Masri, arah gerakan GPII dalam konteks politik nasional adalah mengedepan kepentingan'Merah Putih di atas semua kepentingan sektoral.
Sehingga GPII mengambil inisiatif lewat forum Mukernas untuk mendukung proses sirkulasi kepemimpinan nasional berjalan aman, damai dan riang gembira di tengah kepungan isu radikalisme dan terorisme dengan memanfaatkan gerakan pelajar dan mahasiswa.
"Demo itu hak yang dijamin dalam konstitusi, tak ada yang melarang namun harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang sehingga tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu aktivitas warga lainnya. Jika demo-demo yang rusuh dan anarkis apalagi disertai agenda untuk menggagalkan pelantikan Presiden maka kami mendukung aparat untuk bertindak tegas dengan semua protap yang berlaku," tutur Masri.
Mukernas GPII 2019 digelar selama tiga hari. Dalam rangkaian acara pembukaan kali ini tampak hadir dari perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk sosialisasi kaum milenial anti narkoba. GPII sendiri lahir pada 2 Oktober 1945 yang didirikan oleh tokoh muda pergerakan di jaman itu antara lain KH. Wahid Hasyim (NU), Anwar Cokroaminoto (Syarekat Islam), Muhammad Natsir (mantan Perdana Menteri).
Selain itu nampak hadir dalam acara ini para mantan Ketua Umum PP GPII antara lain Karman BM, Rahmat Kardi dan A. Toha Al Mansur.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PP GPII Ujang Ridwansyah mengatakan, GPII mendukung aparat menindak tegas jika ada ada kelompok-kelompok yang ingin mengganggu proses pelantikan Presiden yang merupakan jadwal rutin kenegaraan tiap lima tahun.
"Proses kompetisi politik di pemilu dan pilpres sudah selesai serta rekonsialisasi antara kubu Jokowi dan Prabowo juga berlangsung sejuk, sehingga jika ada pihak-pihak lain yang terus memprovokasi perpecahan maka bisa dipastikan merekalah provokator yang tak ingin Indonesia damai dan bersatu," pungkas Ujang.
