Berita

Istimewa

Politik

Jelang Pelantikan Jokowi, PWNU Imbau Warga Cegah Penyebaran Hoax

SELASA, 15 OKTOBER 2019 | 06:17 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Paska penusukan Menkopolhukam Wiranto di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, beragam informasi tidak bertanggung jawab mulai bermunculan di media sosial.

Sekertaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten Amas Tajudin meminta masyarakat Banten menolak segala bentuk radikalisme, terorisme dan perilaku anarkis serta mendukung pelantikan Presiden RI.

Menurutnya penyerangan yang dilakukan terhadap Menkopolhulam tidak dapat dibenarkan sama sekali dan merupakan suatu tindak Kejahatan yang harus diusut tuntas.


Disinyalir tindakan itu sengaja dilakukan kelompok radikal yang ingin membuat gaduh jelang pelantikan Presiden RI.

"Apapun motifnya, penyerangan terhadap menkopolhukam di menes Pandeglang adalah perbuatan kejahatan yang harus diusut tuntas, apalagi pelakunya disinyalir kelompok terpapar anti idiologi negara pancasila" ujar Amas seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLBanten, Selasa (15/10).

"Pelakunya dipastikan terpapar faham radikal terorisme-NII-ISIS yang hendak membuat kekacauan dan bisa saja untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, mengingat pak Wiranto sebagai menkopolhukam adalah pemegang amanat keamanan negara," tambahnya.

Amas meminta masyarakat untuk tetap tenang dan dapat meningkatkan kewaspadaan serta menyaring segala informasi yang didapat agar terhindar dari pemberitaan hoaks yang mangandung provokasi yang bertujuan memecah kesatuan bangsa Indonesia.

"Kita mendukung aparat keamanan Polri dan TNI untuk  berindak tegas terhadap kelompok terpapar isis-nii- dan organisasi simpatisanya sesuai hukum dan perundang undangan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Forum Lintas-Generasi Ketuk Pintu KWI Serukan Kebangkitan Moral Bangsa

Rabu, 15 April 2026 | 22:14

Gaduh Motor Listrik, Muncul Desakan Copot Kepala BGN

Rabu, 15 April 2026 | 21:53

BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah dalam 5 Dekade

Rabu, 15 April 2026 | 21:34

Dipimpin Ketum Peradi Profesional, Yuhelson Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Rabu, 15 April 2026 | 21:03

Terbongkar, Bisnis Whip Pink Ilegal Raup Omzet hingga Rp7,1 Miliar

Rabu, 15 April 2026 | 20:51

Pakar dan Praktisi Kupas Tata Kelola Intelijen di Tengah Geopolitik Global

Rabu, 15 April 2026 | 20:42

2,1 Juta Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Rabu, 15 April 2026 | 20:30

Revisi UU Pemilu Bukan Cuma Ambang Batas

Rabu, 15 April 2026 | 20:10

Sejarah Panjang Trem Jakarta dari Masa ke Masa

Rabu, 15 April 2026 | 20:05

Film The Legend of Aang: The Last Airbender Diduga Bocor di X Jelang Tayang Oktober 2026

Rabu, 15 April 2026 | 19:45

Selengkapnya