Sejumlah menteri pada Kabinet Kerja dinilai layak dipertahankan Presiden Joko Widodo yang bakal dilantik sebagai Presiden pada Minggu 20 Oktober 2019 mendatang. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, salah satunya.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam diskusi Ngobrol Seru Gema Kosgoro, bertema “Meneropong Kabinet Kerja Jilid 2†akhir pekan lalu, mengatakan, jika ditinjau dari kinerja kementerian, ada sejumlah menteri yang layak dipertahankan.
Menteri-menteri yang dimaksud, sambung dia, berhasil membuktikan kinerja yang baik dan mampu menjalankan visi dan misi Presiden Jokowi.
"Ada sejumlah menteri yang menunjukan kinerja yang kinclong," kata Sirojudin.
Pendapat yang sama diungkapkan Direktur Gerakan Muda Jokowi-Maruf Amin (Gema Jomin) Dian Assafri. Dia bahkan menyebut, setidaknya ada delapan menteri yang layak untuk dipertahankan Jokowi.
Diantaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat, ada delapan menteri yang layak dipertahankan Jokowi pada kabinet kerja jilid dua," terang Dian.
Menanggapi survey tersebut, politisi Golkar Meutya Hafid mengatakan, penilaian publik melalui survey merupakan masukan yang penting.
Meutya menambahkan, kinerja Airlangga Hartarto di Kemenperin mendapat penilaian positif karena berbagai program terobosan yang berhasil dikembangkan Ketum Golkar tersebut, termasuk Making Indonesia 4.0.
“Pak Airlangga memang menunjukkan beliau menguasai masalah, cermat merumuskan dan menimbang solusi dengan teliti atau detil. Beliau juga dikenal banyak kerja, irit bicara,†ujar Meutya.
Meutya menambahkan, seluruh kader Golkar bakal menyambut baik jika Jokowi memutuskan untuk tetap dipertahankan Airlangga untuk membantunya lima tahun ke depan.
"Kami dari Partai Golkar tentu berbangga jika beliau terus dapat membantu Presiden secara strategis. Namun pesan Pak Airlangga, kita tunggu pengumuman Presiden secara resmi karena menteri adalah sepenuhnya hak prerogratif Presiden,†tandas Meutya.
