Langkah Turki untuk melancarkan kampanye militer ke Suriah pasca Amerika Serikat menarik mundur pasukannya menuai protes dari sejumlah negara, salah satunya adalah Perancis.
Pemerintah Perancis memutuskan untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Turki. Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Perancis menilai bahwa langkah tersebut diambil karena adanya kekhawatir bahwa senjata-senjata tersebut akan digunakan Turki dalam tindakan militer terhadap milisi Kurdi di Suriah.
"Dengan mengharapkan berakhirnya ofensif ini, Perancis telah memutuskan untuk menangguhkan semua rencana untuk mengekspor ke senjata Turki yang dapat digunakan dalam ofensif ini," begitu bunyi pernyataan tersebut akhir pekan ini.
"Keputusan ini segera berlaku," sambung pernyataan itu, seperti dimuat
Russia Today.
Penangguhan penjualan senjata terjadi ketika para menteri Uni Eropa bersiap untuk bertemu di Luxembourg minggu depan untuk merencanakan respon bersama terhadap kampanye militer Turki yang bertajuk "Operasi Damai Musim Semi" di Suriah.
Sebelumnya, Jerman telah lebih dulu melakukan langkah tersebut. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass mengumumkan penghentian serupa untuk ekspor senjata pada hari Sabtu (12/10).
Selain itu, Belanda dan Norwegia juga telah membekukan penjualan senjata mereka ke Turki sebagai bentuk protes.
Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menegaskan bahwa kampanye militer yang dilakukan Turki hanya akan menargetkan teroris di Suriah Utara dan akan menghindari serangan terhadap warga sipil.
Namun demikian, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian dalam sebuah pernyataan bersama dengan rekan-rekannya dari Belgia, Estonia, Jerman, Polandia, dan Inggris, telah meminta Erdogan untuk menghentikan operasi militer tersebut.
"Permusuhan bersenjata yang diperbarui di timur laut akan semakin merusak stabilitas seluruh wilayah, memperburuk penderitaan warga sipil dan memicu perpindahan lebih lanjut, yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah pengungsi," begitu bunyi pernyataan bersama tersebut, seperti dimuat
Russia Today.
