Berita

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan/Net

Pertahanan

Pasca Penikaman Wiranto, Pengamanan Terhadap Pejabat Termasuk Presiden Harus Ditingkatkan

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 07:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengutuk keras aksi penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan mengatakan, demi keamanusiaan, perlu ada evaluasi dalam pengamanan terhadap pejabat tinggi negara.

"Kejadian ini membuat kita prihatin. Kita minta kepada aparat keamanan TNI dan Polri agar meningkatkan keamanan menjelang pelantikan Presiden. Negara tidak boleh kalah dengan terorisme," ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (12/10).


"Ancaman keamanan terhadap pejabat tinggi negara dan juga masyarakat bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita minta semua harus waspada menghadapi aksi teror yang semakin berani dan brutal," ucap Edi menambahkan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini, melihat video peristiwa penusukan Wiranto tersebut, dia menilai aksi itu begitu nekat dan berani.

"Kami melihat aksi teror kini telah merubah strategi. Jika sebelumnya menggunakan bom, kini menyerang langsung pejabat negara dan gerakannya terjadi karena inisiatif sendiri tanpa garis komando apapun. Aksi ini berlangsung tanpa doktrinasi kolektif yang sistematis," papar Edi.

Mantan anggota Kompolnas ini menambahkan, dilihat dari SOP dalam pengamanan, pengamanan sudah dilakukan sesuai standar rutin. Polri sudah melakukan pengamanan yang standar terhadap Wiranto. Selain personil Polri mulai dari Kapolda hingga Kapolsek, ada pula pengawal pribadi, personil TNI juga turut mendampingi Wiaranto.

Saat Wiranto hadir banyak masyrakat ingin salaman, termasuk anak sekolah ingin berswafoto. Wiranto memang selalu melayani masyarakat yang silaturahmi dan salaman.

Jelas Edi, kejadian ini tentu akan memberikan pesan perlu evaluasi dalam pengamanan kepada pejabat negara tanpa bermaksud menjauhkannya dari rakyat. Ini juga berlaku dalam pengamanan Presiden. Ini demi keamanan.

"Kami melihat, evaluasi pengamanan pejabat negara perlu dievaluasi kembali," tambah pemerhati kepolisian ini.

Soal pernyataan yang nyinyir terkait penikaman Wiranto, Edi menilai sungguh tepat diberikan tindakan tegas termasuk kepada seorang istri Dandim di Sulawesi dan juga istri seorang TNI di Jawa Timur. Begitu juga terhadap politisi HR yang jika terbukti membuat pernyataan yamg melecehkan dan meresahkan perlu diberikan hukuman yang tegas.

"Pernyayaan anak politisi HR sangat menyakitkan hati rakyat. Meresahkan hati masyarakat dan di dalamnya berbau fitnah. Polri jangan diam. Siapapun yang diduga melanggar hukum harus diproses," tutup Edi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya