Berita

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan/Net

Pertahanan

Pasca Penikaman Wiranto, Pengamanan Terhadap Pejabat Termasuk Presiden Harus Ditingkatkan

SABTU, 12 OKTOBER 2019 | 07:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengutuk keras aksi penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan mengatakan, demi keamanusiaan, perlu ada evaluasi dalam pengamanan terhadap pejabat tinggi negara.

"Kejadian ini membuat kita prihatin. Kita minta kepada aparat keamanan TNI dan Polri agar meningkatkan keamanan menjelang pelantikan Presiden. Negara tidak boleh kalah dengan terorisme," ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (12/10).


"Ancaman keamanan terhadap pejabat tinggi negara dan juga masyarakat bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita minta semua harus waspada menghadapi aksi teror yang semakin berani dan brutal," ucap Edi menambahkan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini, melihat video peristiwa penusukan Wiranto tersebut, dia menilai aksi itu begitu nekat dan berani.

"Kami melihat aksi teror kini telah merubah strategi. Jika sebelumnya menggunakan bom, kini menyerang langsung pejabat negara dan gerakannya terjadi karena inisiatif sendiri tanpa garis komando apapun. Aksi ini berlangsung tanpa doktrinasi kolektif yang sistematis," papar Edi.

Mantan anggota Kompolnas ini menambahkan, dilihat dari SOP dalam pengamanan, pengamanan sudah dilakukan sesuai standar rutin. Polri sudah melakukan pengamanan yang standar terhadap Wiranto. Selain personil Polri mulai dari Kapolda hingga Kapolsek, ada pula pengawal pribadi, personil TNI juga turut mendampingi Wiaranto.

Saat Wiranto hadir banyak masyrakat ingin salaman, termasuk anak sekolah ingin berswafoto. Wiranto memang selalu melayani masyarakat yang silaturahmi dan salaman.

Jelas Edi, kejadian ini tentu akan memberikan pesan perlu evaluasi dalam pengamanan kepada pejabat negara tanpa bermaksud menjauhkannya dari rakyat. Ini juga berlaku dalam pengamanan Presiden. Ini demi keamanan.

"Kami melihat, evaluasi pengamanan pejabat negara perlu dievaluasi kembali," tambah pemerhati kepolisian ini.

Soal pernyataan yang nyinyir terkait penikaman Wiranto, Edi menilai sungguh tepat diberikan tindakan tegas termasuk kepada seorang istri Dandim di Sulawesi dan juga istri seorang TNI di Jawa Timur. Begitu juga terhadap politisi HR yang jika terbukti membuat pernyataan yamg melecehkan dan meresahkan perlu diberikan hukuman yang tegas.

"Pernyayaan anak politisi HR sangat menyakitkan hati rakyat. Meresahkan hati masyarakat dan di dalamnya berbau fitnah. Polri jangan diam. Siapapun yang diduga melanggar hukum harus diproses," tutup Edi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya