Berita

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan/RMOL

Hukum

Arteria: Pimpinan KPK Tak Paham Hukum Tapi Kelola Institusi Setengah Dewa

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak jelas asal usulnya. Hal ini disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan.

"Di KPK pimpinannya yang enggak jelas asal usulnya bisa jadi pimpinan. Dari posturnya saja sudah salah," kata Arteria disela-sela acara diskusi publik bertajuk "Mengukur Sepak Terjang KPK" di Kopi Politik Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (11/10).  

Arteria juga menyinggung lembaga antirasuah yang terkesan serampangan dalam rekrtuitmen pejabat struktural.


Menurutnya, ada pihak-pihak yang justru tidak memiliki latar belakang hukum tapi bekerja di KPK.

"Siapa pun bisa jadi pimpinan KPK asal umurnya di atas 40 tahun. Padahal dia akan menjadi pimpinan institusi yang mengelola kekuatan setengah dewa, kuat sekali. Enggak paham hukum bisa jadi pimpinan KPK, kordinator penyidikan dan tuntutan, bayangin! Enggak pernah sekolah hukum," paparnya.

Di sisi lain, anggota DPR RI ini justru menyayangkan ketika rekrutmen di KPK tidak seperti di institusi kepolisian.  

"Kita mau jadi penyidik polsek saja, sekolahnya di Megamendung, jadi polisi dulu, paham dulu disekolahkan di penyidikan," kata dia.

Hal itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, rekruitmen pejabat MK lebih profesional dengan menempatkan orang-orang yang kapabel di bidangnya sesuai latar belakang keahliannya.  

"Tapi untungnya MK itu kalau proses rekrutmennya ada dari DPR, sudah pasti "merah putih". Karena kami dihasilkan oleh orang partai mau nyalon aja udah diseleksi, seleksi ideologi namanya, enggak mungkin kita enggak yang jelas-jelas ini bisa nyaleg, kemudian rekrutmennya melalui hakim MA, MA dikasih 3 kuota untuk hakim MK," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya