Berita

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan/RMOL

Hukum

Arteria: Pimpinan KPK Tak Paham Hukum Tapi Kelola Institusi Setengah Dewa

JUMAT, 11 OKTOBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak jelas asal usulnya. Hal ini disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan.

"Di KPK pimpinannya yang enggak jelas asal usulnya bisa jadi pimpinan. Dari posturnya saja sudah salah," kata Arteria disela-sela acara diskusi publik bertajuk "Mengukur Sepak Terjang KPK" di Kopi Politik Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (11/10).  

Arteria juga menyinggung lembaga antirasuah yang terkesan serampangan dalam rekrtuitmen pejabat struktural.


Menurutnya, ada pihak-pihak yang justru tidak memiliki latar belakang hukum tapi bekerja di KPK.

"Siapa pun bisa jadi pimpinan KPK asal umurnya di atas 40 tahun. Padahal dia akan menjadi pimpinan institusi yang mengelola kekuatan setengah dewa, kuat sekali. Enggak paham hukum bisa jadi pimpinan KPK, kordinator penyidikan dan tuntutan, bayangin! Enggak pernah sekolah hukum," paparnya.

Di sisi lain, anggota DPR RI ini justru menyayangkan ketika rekrutmen di KPK tidak seperti di institusi kepolisian.  

"Kita mau jadi penyidik polsek saja, sekolahnya di Megamendung, jadi polisi dulu, paham dulu disekolahkan di penyidikan," kata dia.

Hal itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, rekruitmen pejabat MK lebih profesional dengan menempatkan orang-orang yang kapabel di bidangnya sesuai latar belakang keahliannya.  

"Tapi untungnya MK itu kalau proses rekrutmennya ada dari DPR, sudah pasti "merah putih". Karena kami dihasilkan oleh orang partai mau nyalon aja udah diseleksi, seleksi ideologi namanya, enggak mungkin kita enggak yang jelas-jelas ini bisa nyaleg, kemudian rekrutmennya melalui hakim MA, MA dikasih 3 kuota untuk hakim MK," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya