UAS kembali ditolak. Acara kuliah umum yang sejatinya digelar tanggal 12 Oktober di Masjid Kampus UGM dibatalkan oleh pihak rektorat. Desakan pembatalan itu muncul lantaran ada penolakan dari alumni UGM.
Ketua Takmir Masjid UGM, Mashuri mengatakan ada dua alasan mengapa rektorat menolak UAS. Pertama, sosok UAS yang kontroversial. Kedua, alasan lantaran pada 20 Oktober 2019 akan ada pelantikan Presiden RI 2019-2024.
Mashuri mengaku sudah menjelaskan bahwa acara di masjid kampus tak terkait apapun dengan politik. Acara itu murni untuk mencerahkan jamaahnya.
Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, menyebut pembatalan itu dilakukan karena ada ketidakselarasan antara acara dan pembicaranya dengan jati diri UGM.
Kesekian kalinya UAS ditolak dengan alasan yang tak dapat diterima. Sangat disayangkan penolakan itu datang dari pihak kampus. Padahal kampus adalah tempat bertemunya banyak pemikiran. Kampus adalah wadah pencetak intelektual yang proporsional dan obyektif. Oleh karenanya, kampus harus bersih dari unsur politik dan kepentingan apapun.
Sikap rektorat yang menolak UAS merupakan ketidaketisan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang notabene menjadi tumpuan aspirasi dan pemikiran benar. Dan keputusan ini hanya akan mencitraburukkan UGM sebagai kampus panutan. Sebab, alasan yang dikemukakan seolah hanya lip service semata. Tak jelas maksudnya. Ada beberapa poin yang patut dipertanyakan, diantaranya:
Pertama, sosok UAS dikata kontroversial. Sejauh mata memandang, UAS tak bermasalah dalam paham kebangsaannya. Tak perlu diragukan lagi betapa pancasilaisnya beliau. Sayangnya, masih saja ada pihak yang menyematkan beliau sebagai ustaz radikal karena ceramahnya yang lugas dan tegas.
Jadi apa yang dimaksud dengan sosok kontroversial? UAS tidak pernah korupsi, tidak ada satupun catatan kriminal. Maka UGM harus menjelaskan makna dari kontroversi yang dimaksud agar tidak lagi menimbulkan polemik baru.
Kedua, mengenai pelantikan presiden. Jika mau berpikir dengan jernih, apa hubungan ceramah dengan pelantikan presiden? Ketua takmir masjid selaku penyelenggara sudah menjelaskan bahwa kedatangan UAS tak terkait agenda politik manapun.
Lagipula, undangan kuliah umum itu sifatnya adalah mengundang UAS karena kapasistasnya sebagai pendakwah dengan keilmuan beliau. Alasan kedua ini terkesan mengada-ada. Terlalu parno.
Ketiga, adab kepada ulama. Ketika acara akan digelar, undangan diumumkan, lalu tiba-tiba membatalkan, itu adalah bentuk sikap yang tidak beradab kepada ulama.
Bila pihak kampus menolak UAS harusnya itu dilakukan sejak awal acara ini direncanakan. Tak etis rasanya pembatalan dilakukan ketika kegiatan itu sudah mendekati hari H.
Sebagai kaum intelektual, selayaknya mereka mengedepankan adab kepada ulama yang juga seorang cendekiawan. Kalaulah tak sepakat dengan materinya, bisa diganti materi sesuai kehendak rektorat. Bukan melakukan pembatalan.
Sejatinya kebebasan berceramah di negeri demokrasi telah dikebiri. Penolakan beberapa ustaz di beberapa wilayah menjadi indikasinya. Bila mau benar-benar berdemokrasi, harusnya tak menghalangi seseorang menyampaikan pendapat dan pemikirannya.
Sayangnya, prinsip kebebasan berpendapat atau berceramah di masa ini seolah dikendalikan oleh pemangku kepentingan. Yang tak sesuai keinginan akan dibungkam. Yang dianggap membahayakan akan dicitraburukkan.
Kampus janganlah terjebak dengan arus politik dan kepentingan. Jati diri kampus sesungguhnya adalah melahirkan generasi yang memiliki daya nalar dan intelektualitas tinggi.
Kembalilah pada jati diri kampus yang hakiki. Penolakan terhadap UAS hanya akan melukai nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Sebagaimana jati diri UGM yang mengklaim sebagai kampus Pancasila.
Chusnatul JannahAktivis dari Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban.
