Berita

Saleh Daulay/Net

Politik

Kalau Komitmen Jaga Toleransi, Mestinya UGM Tidak Larang Ustaz Somad

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 05:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penolakan pihak rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) atas kehadiran penceramah kondang, Ustaz Abdul Somad (UAS) disayangkan banyak pihak. Terlebih, alasan pembatasalan tidak jelas dan terkesan dibuat-buat.

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai penolakan itu bisa preseden buruk bagi kebebasan menjalankan ajaran agama di Indonesia.

Dia menilai penolakan tersebut tidak selaras dengan komitmen bangsa dalam mengembangkan budaya toleransi


“Kalau betul kita menjaga toleransi, mestinya tidak ada pembatalan acara seperti itu,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (10/10).

Saleh meyakini pihak pengundang sudah mempertimbangkan secara matang segala sesuatu sebelum melayangkan undangan. Dengan kata lain, pembatalan yang dilakukan secara tiba-tiba akan menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat.

“Alasan yang disampaikan UGM sepertinya juga kurang mengena. Mestinya tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan oleh insan akademis untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti itu,” terangnya.

Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu juga meyakini bahwa pendengar ceramah UAS di UGM merupakan kalangan yang memiliki tingkat kekritisan tinggi.

Artinya, jika ada kesalahan dari substansi ceramah UAS, maka mereka bisa memperdebatkan dan mendiskusikannya dengan baik.

“Kalau soal tempat, saya kira tidak masalah. Kan pelaksanaannya di mesjid kampus. Nah, ceramah agama tentu tempatnya di mesjid. Jadi, mestinya tidak ada yang salah,” pungkasnya.

Sedianya, UAS akan mengisi kuliah umum bertajuk “Integrasi Islam dengan IPTEK: Pondasi Kemajuan Indonesia” pada Sabtu (12/10) nanti. Dia diundang langsung oleh takmir masjid UGM. Namun pihak rektorat membatalkan rencana tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya