Berita

erdana Menteri Irlandia, Leo Varadkar/Net

Dunia

Brexit Tinggal Hitungan Hari, Keinginan Irlandia Masih Buntu

KAMIS, 10 OKTOBER 2019 | 02:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Irlandia masih belum bisa mendapatkan kesepakatan yang diinginkan terkait dengan Brexit. Penegasan itu disampaikan Perdana Menteri Irlandia, Leo Varadkar usai berbicara dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Selasa malam (8/10) waktu setempat.

Perbincangan melalui sambungan telepon selama 40 menit itu menemui jalan buntu.

"Jujur, saya pikir itu akan sangat sulit untuk mendapatkan kesepakatan pekan depan," ujar Varadkar seperti yang dilansir Associated Press.


Varadkar mengungkapkan, Inggris dan Uni Eropa (UE) masih memiliki kesenjangan yang besar sementara Johnson akan tetap menarik Inggris dari UE per 31 Oktober mendatang.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan Irlandia tidak akan menerima kesepakatan karena Brexit yang direncanakan Johnson akan menghapuskan perbatasan antara Republik Irlandia dengan Irlandia Utara yang dikelola Inggris.

Kesepakatan tersebut berbeda dengan apa yang dinegosiasikan Irlandia dengan pendahulu Johnson, Perdana Menteri Theresa May.

Oleh karenanya, Varadkar menyatakan akan berusaha mencapai kesepakatan dengan Inggris sebelum KTT Uni Eropa yang dilaksanakan pada pekan depan.

“Pada dasarnya apa yang telah dilakukan Inggris adalah menolak kesepakatan yang kami negosiasikan dengan itikad baik bersama Perdana Menteri (Theresa) May selama dua tahun," kata Varadkar.

Sementara itu, kantor Johnson justru membantah hal tersebut. Pada Selasa, Johnson berdalih bahwa sikap keras kepala UE telah menyebabkan kegagalan dalam negosiasi. Meski demikian, Johnson mengaku masih berharap untuk mencapai kesepakatan dan akan bertemu langsung dengan Varadkar.

Tetapi Johnson mengatakan, jika memang kesepakatan tidak dapat dicapai hingga 31 Oktober, maka Inggris akan pergi tanpa penyesalan dari UE. Sedangkan Times of London melaporkan, Rabu (9/10), lima menteri kabinet Johnson mengancam akan mengundurkan diri jika pemerintah Konservatif mengadopsi Brexit tanpa kesepakatan sebagai kebijakan pusatnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya