Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Soal Negosiasi FIR Dengan Singapura, Luhut Ingin Cepat, Jokowi Ingin Konkret

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 19:21 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Indonesia saat ini tengah melakukan upaya negosiasi dengan Singapura untuk mengambil alih wewenang Flight Information Region (FIR).

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan, dalam negosiasi kali ini sudah tidak ada lagi masalah krusial yang menghambat antara Indonesia dan Singapura.

“Jadi memang ada mungkin dari perjanjian yang lalu seperti DCA (Defence Cooperation Agreement), lintasan pesawat itu sekarang sudah sekian belas tahun, dulu tidak ada penduduk sekarang ada penduduk, bagaimana. Ya saya bilang geser saja secara teknis,” kata Luhut kepada wartawan di Hotel Shangri-la, Singapura, sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Selasa (9/10)


Menko Luhut berharap negosiasi ini bisa diselesaikan paling lambat sampai akhir tahun ini.

“Jadi biar selesai karena tidak ada yang buruk-buruk tidak juga ada yang baru,” ujarnya.

Sebelumnya dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia menerima kerangka kerja untuk negosiasi Flight Information Region (FIR) yang disepakati oleh Singapura.

“Indonesia menghormati posisi Singapura yang memahami keinginan Indonesia untuk mengawasi wilayah udara kami sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Yusof Ishak Room,The Istana, Selasa (8/10).

Jokowi menjelaskan, saat ini Tim Teknis Indonesia sudah memulai negosiasi dengan otoritas Singapura.

“Kami mendorong negosiasi secara cepat untuk mencapai hasil yang konkret,” ujarnya.

Sekadar informasi, FIR Natuna dikuasai Singapura sejak 1946, atau satu tahun setelah Indonesia merdeka. Atas penguasaan ini, pesawat Indonesia yang terbang ke kawasan tersebut harus melapor ke otoritas Singapura.

Sesuai UU Nomor 1/2009, pengambilalihan dapat dilakukan pada 2024. Namun, Presiden Jokowi menginginkan agar pengambilalihan itu dipercepat menjadi 2019.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya